Ketua Fraksi PAN Soroti Rencana Efisiensi Anggaran Daerah Bekasi Tahun 2025

BEKASI, RN – Pemerintah Kota Bekasi bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi tengah membahas efisiensi anggaran daerah ...

Team Reserse Polres Tangkap Pelaku Curas Ranmor

Bang Choi Apresiasi BKMT dan Santri Asy Syafiiyah Dalam Agenda Lebaran Yatim

Hina Profesi Wartawan Staff Desa Akan di Polisikan

BEKASI, RN– Pemerintah Kota Bekasi bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi tengah membahas efisiensi anggaran daerah tahun 2025 sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dan Daerah.

Dalam rapat parsial kedua bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diperkirakan potensi efisiensi anggaran mencapai Rp205 miliar. Namun, angka tersebut belum bersifat final dan masih akan dibahas lebih lanjut.
Hal itu disampaikan anggota Banggar yang juga Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Bekasi, Hj. Evi Mafriningsianti.

Ia mengungkapkan bahwa dalam pembahasan tersebut belum dijelaskan secara rinci apakah efisiensi yang dimaksud mencakup relokasi atau pergeseran anggaran.

"Saya juga mempertanyakan, apakah ini bentuk relokasi anggaran atau memang efisiensi murni. Karena kalau efisiensi itu ada rujukannya, seperti pengurangan perjalanan dinas, rapat di hotel, FGD, dan sebagainya. Sayangnya, pihak OPD belum memberikan jawaban yang jelas," ujar Evi kepada awak media Senin (5/5/2025),

Ia menambahkan, salah satu poin yang juga akan dibahas secara rinci adalah mengenai alokasi dana hibah.

"Soal dana hibah ini juga menjadi perhatian. Saat saya reses kemarin, warga juga sempat menanyakan hal ini. Tapi nanti akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan lanjutan," katanya.

Sebagai informasi, Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tidak mencantumkan istilah relokasi atau pergeseran anggaran. Namun, sejumlah anggota DPRD Kota Bekasi mempertanyakan pengajuan relokasi anggaran oleh beberapa OPD.

Inpres tersebut menekankan pentingnya efisiensi belanja negara dan daerah dengan mengurangi kegiatan yang tidak prioritas dan tidak memiliki output yang terukur. Beberapa poin utama dalam Inpres tersebut antara lain:
• Pembatasan belanja untuk kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, seminar, dan FGD.
• Pengurangan anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen.
• Pembatasan belanja honorarium berdasarkan ketentuan standar harga satuan regional.
• Pengurangan belanja pendukung yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik.
• Fokus belanja diarahkan pada kinerja pelayanan publik, bukan pemerataan antar perangkat daerah atau mengikuti alokasi tahun sebelumnya.
• Pengetatan pemberian hibah, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa.
• Penyesuaian APBD 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah sesuai arahan Inpres.

Pembahasan efisiensi anggaran ini diharapkan menghasilkan postur anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran dalam mendukung pelayanan publik di Kota Bekasi. (@nt)