LSM GMBI Minta Pemda Takalar Tindak Tegas Toko dan warung makan Tanpa Amdal Lalin

Takalar, RN Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) distrik takalar,Rahim Sua, mendesak Dinas Perhubungan kab takalar untuk meni...

TP-PKK Gandeng Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar "Sosialisasi Pencegahan Stunting"

Bupati Berharap ODF Capai 100 % Tahun 2020 Se-kabupaten Takalar

Berinovasi TP-PKK Gelar Lomba Film Pendek, Dalam Peringatan HKG Ke 48

Takalar, RN

Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) distrik takalar,Rahim Sua, mendesak Dinas Perhubungan kab takalar untuk menindak tegas toko-toko yang beroperasi tanpa memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Lalu Lintas. Pernyataan ini disampaikan menyusul maraknya kemacetan di sejumlah ruas jalan utama, terutama di Jalan Poros Takalar.

Rahim Sua menunjuk beberapa toko besar sebagai contoh, seperti Toko Berdikari, Raja Cobek, Alfamart, dan Indomaret. Ia menilai keberadaan toko-toko tersebut, khususnya yang berada di sepanjang Jalan Poros Takalar, seringkali menyebabkan kemacetan parah karena kurangnya perencanaan tata ruang dan manajemen lalu lintas yang memadai. Kemacetan ini berdampak negatif terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.

Selain sering kali mengakibatkan kemacetan, keberadaan para pelaku usaha tersebut terkesan tidak menghargai pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait 

"Kami meminta Dinas Perhubungan untuk segera melakukan tindakan tegas, sesuai dengan aturan yang berlaku. Toko-toko yang terbukti beroperasi tanpa Amdal Lalin harus diberi sanksi, agar menjadi efek jera dan tidak terjadi lagi di kemudian hari," tegas Rahim Sua.

Lebih lanjut, Rahim Sua juga menyoroti kurangnya pengawasan dari instansi terkait terhadap perizinan usaha, khususnya yang berkaitan dengan dampak lalu lintas. Ia berharap ke depan, proses perizinan usaha akan lebih ketat dan memperhatikan aspek Amdal Lalin secara komprehensif.

GMBI sendiri, kata Rahim Sua, siap berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan dan instansi terkait lainnya untuk mengawasi dan memastikan penerapan peraturan perizinan usaha yang berkelanjutan. Hal ini penting untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di kab takalar.

"Kami berharap pemerintah daerah serius menangani masalah ini. Kemacetan bukan hanya masalah kenyamanan, tetapi juga berdampak pada ekonomi dan produktivitas masyarakat. Oleh karena itu, tindakan tegas dan terukur sangat diperlukan," pungkas Rahim Sua.(abd kadir)