Sosialisasi Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Betaua.

TOUNA(SULTENG), RN  Dalam rangka pelaksanaan program Perintah Pusat yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto adalah pe...

TOUNA(SULTENG), RN 

Dalam rangka pelaksanaan program Perintah Pusat yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto adalah pembangunan sekolah rakyat yang bertujuan untuk memuliakan Keluarga Miskin dan Memfasilitasi Kebangkitan Wong Cilik.                                                                                                                        

Sekolah Rakyat juga merupakan salah satu upaya strategis memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan terjangkau adanya program tersebut, kabupaten Tojo Una-Una sudah usai melakukan pertemuan upaya proses tindak lanjut peringatan Presiden itu agar Pemerintah Daerah segera melaksanakan program tersebut maka di bentuklah"Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Tojo Una-Una.

Pantauan Awak Media dimana"Tim"Bersama Pemerintah desa Betaua Kecamatan Tojo,telah melaksanakan rapat tak lain Persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah rakyat,Lokasi persiapan pembangunan Sekolah rakyat akan di bangun di Desa Betaua kecamatan Tojo.

Rapat itu dilaksanakan pada,Senin 16/6/2025 di kantor desa Betaua dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPUPRPKPP) Kabupaten Tojo Una-Una,Hamid Lasodi ST,Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA)Kabupaten Tojo Una-Una,Ir. Dalfiah,MM Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda mewakili kepala badan perencanaan pembangunan,reset dan inovasi daerah Irwan ST, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga (DIKPORA) Kabupaten Tojo Una-Una Mustofa,SE,Kepala Seksi Pengadaan tanah dan Pengembangan Pertanahan Tojo Una-Una Pada Kantor Pertanahan (KANTAH) Ria Silfaniy,Perwakilan Camat Tojo,Kepala Desa Betaua,Ketua BPD Desa Betaua,BABINSA,BHANBINKAMTIBMAS,Tokoh Masyarakat dan Pemilik Tanah serta puluhan masyarakat Desa Betaua.

Kepala Dinas DPUPRPKPP Kabupaten Tojo Una-Una Hamid Lasodi ST,dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi itu bertujuan memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat atau pihak yang tanahnya terdampak pengadaan tanah, mengenai proses dan tahapan pengadaan tanah serta hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam bentuk dan mekanisme ganti rugi serta aspek hukum dan regulasi yang mengatur,"Ungkap Kadis.

"adanya sosialisasi pengadaan tanah ini untuk meningkatkan transparansi memberikan informasi terbuka dan jelas agar tidak ada kesalahpahaman terkait proses pengadaan tanah serta menciptakan hubungan yang baik antara pemerintah/panitia pengadaan dengan masyarakat pemilik tanah serta menghindari konflik."tutur kadis 

 "Pertemuan ini bisa mengurangi potensi penolakan dan sengketa,atau konflik hukum akibat kurangnya informasi atau kesalah pahaman,"jelasnya.

"kami berharap masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam proses pengadaan tanah secara sukarela dan sesuai hukum serta memastikan bahwa seluruh proses dilakukan sesuai dengan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang pada Badan Pertanahan sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah(PP)Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,"harapnya.                                                                                                                                                

Di tempat yang sama Irwan,ST Perencana Ahli Muda Pada Badan Perencanaan Pembangunan,Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)Touna menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan Bagian dari Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Tojo Una-Una.

Irwan meyakinkan dalam rapat tersebut merujuk pada Surat Keputusan Gebernur Sulawesi Tengah Nomor : 500.17.3.1/126/DIS.PERKIMTAN-G,ST/2025, Tanggal : 03 Juni 2025, Tentang : Pendelegasian Kewenangan Perlaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Atas Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Tojo Una-Una Karena Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan umum diatas 5 Ha adalah menjadi Kewenangan Gubernur."Cetusnya 

"Kebutuhan luas lahan untuk Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 10 Ha,maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dapat melaksanakan Tahapan Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dan Tahapan Persiapan Pengadaan setelah mendapatkan pelimpahan Kewenangan Gubernur.

Selain itu Irwan menyampaikan pula Time Line Batas Akhir Penyelesaian Sertifikat Tanah Sekolah Rakyat yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI pada Rapat Pembahasan Sekolah Rakyat kepada 39 Pemerintah Kabupaten / Kota Se-Indonesia yang dilaksanakan Secara Daring Zoom Pada Hari Sabtu,Tanggal 14 Juni 2025."katanya

 "Harus diselesaikan Paling Lambat Bulan Juni 2025,tentunya hal ini menjadi Fokus Kerja Utama dari Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sekolah Rakyat akan segera terealisasi.

"terpenting dari Kegiatan ini dihasilkannya dukungan penuh dari Masyarakat Desa Betaua Kecamatan Tojo demi Pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Betaua sehingga pelaksanaan Pengadaan Tanah dipastikan tidak ada kendala."tutup Irwan.***

Laporan : M.Ichan.L

Radar Group.