𝐃𝐢𝐝𝐮𝐠𝐚 𝐏𝐚𝐥𝐬𝐮𝐤𝐚𝐧 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐮𝐬 𝐃𝐞𝐦𝐢 𝐍𝐢𝐤𝐚𝐡 𝐒𝐢𝐫𝐢, 𝐊𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐒𝐮𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐒𝐚𝐫𝐢 𝐓𝐞𝐫𝐬𝐚𝐧𝐝𝐮𝐧𝐠 𝐒𝐤𝐚𝐧𝐝𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐦𝐚𝐫𝐚 𝐓𝐞𝐧𝐚𝐠𝐚 𝐀𝐥𝐢𝐫𝐚𝐧 𝐁𝐚𝐰𝐚𝐡

Kampar Tapung Hulu, RN Kepala Desa Sumber Sari, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, kembali menjadi sorotan tajam publik. Ia diduga kua...

Kampar Tapung Hulu, RN

Kepala Desa Sumber Sari, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, kembali menjadi sorotan tajam publik. Ia diduga kuat pemalsuan data status perkawinan demi melangsungkan pernikahan siri dengan seorang wanita berinisial NS, yang kini dikabarkan mengandung anak dari hubungan tersebut.

Berdasarkan informasi yang diterima wartawan, Kades Sumber Sari yang masih memiliki istri sah disebut-sebut telah mengklaim dirinya sebagai duda dalam proses akad nikah siri dengan NS. Demi menyalurkan tenaga aliran bawah, status duda kades Sumber Sari tercantum dalam salinan surat nikah siri yang kini telah beredar luas di kalangan masyarakat, sehingga memicu gelombang reaksi dan sorotan tajam terhadap integritas moral kepala desa tersebut.

Dugaan makin menguat ketika beredar pula salinan surat kontrol kehamilan atas nama NS dari salah satu klinik di Kota Pekanbaru, yang menunjukkan bahwa kehamilan NS telah memasuki usia sekitar 4 bulan.

Dokumen itu memperkuat informasi bahwa hubungan antara Kades Sumber Sari dan NS telah menghasilkan kehamilan, meski dilakukan di luar pernikahan resmi yang diakui negara.

“Ini bukan persoalan pribadi semata. Kalau benar memalsukan data dan menutupi pernikahan secara diam-diam padahal masih punya istri sah, itu mencederai etika dan kepercayaan masyarakat,” ungkap seorang tokoh masyarakat yang diketahui sebagai anggota BPD desa Sumber Sari yang meminta agar kasus ini diselidiki lebih dalam.

Hingga berita ini dilansir, pihak Kecamatan Tapung Hulu, Dinas PMD Kabupaten Kampar, maupun Dinas Dukcapil belum memberikan keterangan resmi. 

Bila terbukti melakukan pemalsuan data administrasi negara, Kades Sumber Sari dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 263 dan 264 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara hingga 8 tahun, serta UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dengan ancaman denda dan kurungan.

Untuk menggali kebenaran informasi tersebut, media mencoba mengkonfirmasi kepada kepala desa Sumber Sari melalui Chat WhatsApp Pribadinya guna memastikan desas-densus dikalangan masyarakat serta kebenaran salinan dokumen yang dimiliki wartawan, namun sangat disayangkan, Ia lebih memilih bungkam daripada memberi keterangan sebagai asas praduga tidak bersalah yang menjadi haknya.

Dalam hal ini, media akan terus menelusuri dan mengonfirmasi berbagai dokumen yang telah beredar serta menanti sikap resmi dari instansi pemerintah terkait. Skandal ini menjadi ujian besar atas kredibilitas dan moralitas pemimpin desa dalam menjaga kehormatan jabatan dan kepercayaan rakyat. (Kumbang).