Diduga Ada Kesepakatan Dibalik Mangkraknya Proyek Drainase TA 2024 di Mandalawangi

Banten, RN Patut diduga ada kesepakatan yang saling menguntungkan antara pihak pemerintah desa dan kecamatan dibalik mangkraknya proyek pemb...

Banten, RN

Patut diduga ada kesepakatan yang saling menguntungkan antara pihak pemerintah desa dan kecamatan dibalik mangkraknya proyek pembangunan fisik drainase di Peundeuy Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten yang didanai dari Dana Desa Tahun 2024 termasuk pengadaan alat perlengkapan kantor yang tidak kunjung direalisasikan hingga menjadi pembicaraan hangat di tengah masyarakat. 

"Pembangunan fisik yang mangkrak alias belum diselesaikan oleh Kepala Desa Nembol didanai dari dana desa Tahap 2 Tahun 2024 itu sudah bukan rahasia umum lagi karena sudah banyak masyarakat yang mengetahui termasuk pengadaan alat perlengkapan kantor berupa 1 (satu) buah mesin printer berukuran besar dengan harga sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai sekarang belum direalisasikan" ungkapnya sumber, sebut saja Sopyan (nama disamarkan), Senin (14/7/25). 

Sopyan mengatakan, dampak pembangunan yang belum diselesaikan termasuk pengadaan printer yang tidak kunjung dibelanjakan tentu berpotensi bisa menghambat kemajuan desa, meningkatkan kesenjangan dan bahkan bisa menimbulkan masalah lingkungan. Selain itu  pembangunan yang terbengkalai dapat menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah desa bahkan ada kerugian finansial yang lumayan besar. Untuk itu kami berharap agar Inspektur Inspektorat Kabupaten Pandeglang segera melakukan audit khusus ke Pemerintah Desa Nembol terkait pengggunaan dana desa (DD) dan anggaran dana desa (ADD) termasuk Banprov yang diduga sarat penyelewengan"katanya. 

Terpisah, Ujang Ketua RT 04 RW 01 Kp Peundeuy Desa Nembol saat dikonfirmasi awak media membenarkan proyek drainase belum diselesaikan. 

"Memang benar pekerjaan pembangunan saluran air (drainase) dari program fisik ketahanan pangan di Kp Peundeuy hingga sekarang belum diselesaikan oleh Pak Komaruzaman sebagai Kades Nembol. Namun bila berdasarkan papan informasi kegiatan saat itu maka nilai anggaran yang tertera dialokasikan cukup besar yaitu 58 juta lebih, tetapi bila dilihat dari fisik bangunan yang direalisasikan, saya menduga biaya yang digunakan dibawah Rp 30 jutaan karena hanya membeli pasir 2 (dua) dump truk, batu belah 3 (tiga) dump truk dan semen sebanyak 100 sak serta sedikit ongkos para pekerja yang lokasinya berada di Kp Peundeuy namun walaupun saya sebagai Ketua RT tetapi saya tidak dilibatkan dalam pembangunan hanya manis diawal" paparnya.

"Kekecewaan saya sebagai RT di Kp Peundeuy dan teman LKD yang lain adalah soal pemotongan insentif oleh Kepala Desa Nembol tanpa musyawarah atau tanpa kompromi kepada para LKD dengan alasan untuk simpanan pokok dan simpanan wajib Kopdes Merah Putih bukan soal nilainya tapi etika yang harus di kedepankan, termasuk soal insentif akhir tahun 2023 yang tidak jelas"katanya.

Sementara, Komaruzaman Kepala Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi mengakui proyek drainase belum diselesaikan. 

"Saya akui pekerjaan pembangunan saluran air /drainase di Kp Peundeuy belum diselesaikan namun tinggal sedikit lagi, yah kekurangannya diperkirakan sekitar 6 (enam) meteran tetapi sudah "sepakat" dengan pihak kecamatan akan ditambahkan sebelum akhir tahun 2025" katanya. 

Komaruzaman juga menjelaskan bahwa untuk pengadaan alat perlengkapan kantor desa berupa 1 (satu) buah printer sudah dibelanjakan dua hari yang lalu tetapi sekarang dikembalikan lagi karena ada kesalahan. Adapun soal para RT RW atau LKD yang mengaku insentif bulan Desember 2023 belum disalurkan sebenarnya sudah beres dan ada tanda tangannya"pungkasnya.

*(Wan).