Firma Hukum SAW Law Internasional Somasi Yayasan Al Amin Dugaan Pelanggaran Pasang Pompa Air tanpa Izin PDAM

Tabanan, RN  Firma Hukum SAW Law Internasional Kirim Somasi ke dua kepada Yayasan Al Amin alamat: Gg. 1 Al-Amin No. 1, Kelurahan Delod Peken...

Tabanan, RN 

Firma Hukum SAW Law Internasional Kirim Somasi ke dua kepada Yayasan Al Amin alamat: Gg. 1 Al-Amin No. 1, Kelurahan Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan Bali karena diduga dengan sengaja perbuatan melawan hukum yaitu pemasangan Pompa air tanpa ijin PDAM dan menyebabkan konsumen air PDAM di sekitarnya tagihannya membengkak 

Menurut keterangan Alianto,S.H selaku advokat  konsultan mengatakan bahwa pihaknya bersama team (Adv SOBRI) telah melayangkan somasi pertama Kepada 

Pimpinan Yayasan Al-Amin

u.p.,Ketua Yayasan: H. Nana Suryana

Ketua Bidang Pendidikan: Hj. Umikulsum, M.Pd.,Pembina Yayasan: H. Moh. Sholeh 

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2025, dengan ini menyampaikan SOMASI 

kepada pihak Yayasan Al-Amin, atas tindakan yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai 

perbuatan melawan hukum, yaitu pemasangan alat pompa air secara ilegal tanpa izin dari PDAM 

(Perumda Tirta Amerta Buana) di wilayah Kelurahan Delod Peken, Tabanan.

Menurutnya,Pokok Persoalan

Bahwa alat pompa air tersebut dipasang tanpa izin resmi dari instansi yang berwenang, dan digunakan 

untuk keperluan internal yayasan, namun hal ini telah mengganggu distribusi air bersih milik masyarakat yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari.

" Kami menegaskan bahwa tindakan tersebut bukan hanya tidak sah, namun juga merugikan warga secara langsung, baik dari segi ketersediaan air maupun dari segi hak atas pelayanan publik yang adil " terang  Adv Bang Alianto,S.H & Adv Bang Obry kepada radarnusantara ,Rabu  30/7/25

Ditambahkan juga , Dasar Hukum Tindakan pemasangan alat pompa air secara ilegal ini diduga melanggar ketentuan hukum berikut:

1. Pasal 1365 KUH Perdata – Tentang Perbuatan Melawan Hukum

2. Pasal 18 UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

3. Pasal 53 PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum

Tuntutan

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menuntut agar pihak Yayasan Al-Amin:

1. Segera menghentikan seluruh aktivitas pemompaan air tanpa izin. 

2. Mengurus perizinan resmi dari PDAM dan/atau instansi terkait sesuai hukum yang berlaku.

3. Menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat yang dirugikan.

4. Melakukan kompensasi secara adil terhadap warga yang terdampak akibat gangguan distribusi air bersih tersebut.

Peringatan dan Tindakan Lanjutan

Kami memberikan waktu selama 3 (tiga) hari sejak surat ini diterima untuk memberikan tanggapan 

tertulis dan menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik.

Apabila tidak ada tanggapan atau itikad baik dalam batas waktu tersebut, maka kami akan:

1. Mengambil langkah hukum pidana dan/atau perdata melalui instansi penegak hukum dan 

lembaga pengadilan.

2. Melaporkan persoalan ini secara resmi kepada PDAM, Kepolisian, Dinas Lingkungan Hidup, 

dan Ombudsman Republik Indonesia.

3. Menggelar Konferensi Pers terbuka bersama masyarakat terdampak dan awak media, untuk 

memastikan isu ini mendapatkan perhatian khusus dari instansi terkait dan tidak terus berlanjut. Menggunakan seluruh hak hukum dan media komunikasi sah yang tersedia, untuk 

memastikan penyelesaian perkara ini secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.

" Sampai hari ini klian kami belum  mendapatkan ganti rugi dari Yayasan Al- Amin " tutup Alianto,S.H

Sementara ketua Yayasan Al Amin H. Nana Suryana saat dikonfirmasi awak media melalu selulernya ,mengatakan bahwa terkait pemasangan pompa untuk Pondok sudah diselesaikan secara kekeluargaan dengan masyarakat yang terdampak,pada kenyataannya Yayasan ini belum ada konfirmasi secara resmi kepada Tim Kuasa hukum yg di tunjuk para korban.

(SAW LAW INTERNASIONAL FIRM DAN ARUN KAB.TABANAN) ISK