Koperasi Merah Putih di Banten Legalitas Ada, Operasional Nyaris Nol Gagalnya Semangat Kedaulatan Ekonomi Rakyat?

BANTEN, RN  Upaya Kementerian Koperasi dan UKM RI bersama Pemerintah Provinsi Banten dalam menggagas pendirian Koperasi Merah Putih di setia...

BANTEN, RN 

Upaya Kementerian Koperasi dan UKM RI bersama Pemerintah Provinsi Banten dalam menggagas pendirian Koperasi Merah Putih di setiap desa dan kelurahan patut diapresiasi dari segi niat dan langkah administratif. Namun, kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik dengan semangat awal pembentukan koperasi tersebut." Jum'at (25/07/2025). 

Dari total 1.551 koperasi yang telah berbadan hukum di Provinsi Banten, lebih dari 99,7% belum menjalankan fungsi operasional secara nyata. Artinya, hanya segelintir koperasi yang benar-benar siap menjadi entitas ekonomi produktif di tengah masyarakat. Kondisi ini menjadi sinyal kuat atas kegagalan pendekatan teknokratik dalam membangun koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

Legalitas Tanpa Operasional: Kritik atas Citra Semu

Sebagai bentuk kontrol sosial, berbagai pihak menilai bahwa legalitas koperasi yang tidak dibarengi dengan aktivitas ekonomi hanyalah menjadi simbol administratif, bukan representasi keberpihakan kepada rakyat desa.

"Apakah cukup membanggakan bahwa 1.551 koperasi telah dibentuk, sementara nyaris semuanya hanya beroperasi di atas SK, bukan di pasar rakyat? Ini bukan pembangunan ekonomi, ini sekadar formalitas,” ujar Muhamad Agus, Ketua Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi HMI Badko Jabodetabeka-Banten.

Sebagai organisasi mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap penguatan ekonomi bangsa, HMI Badko Jabodetabeka-Banten memandang adanya kegagalan dalam tiga aspek utama dalam program Koperasi Merah Putih:

1. Pendekatan top-down yang minim kesiapan SDM dan ekosistem lokal Banyak koperasi dibentuk hanya untuk mengejar target kuantitatif, tanpa studi kelayakan atau pemetaan potensi wilayah.

2. Minimnya pendampingan pasca pembentukan

Setelah pengesahan legalitas, koperasi dibiarkan berjalan sendiri tanpa pelatihan, arah usaha, maupun skema bisnis yang terstruktur.

3. Tidak kontekstual dengan karakteristik lokal

Pendekatan seragam mengabaikan perbedaan potensi ekonomi desa. Akibatnya, koperasi menjadi tidak relevan dan tidak diminati.

Solusi dan Rekomendasi HMI

Sebagai kontribusi solutif, HMI Badko Jabodetabeka-Banten menyampaikan enam rekomendasi strategis:

1. Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap koperasi yang telah terbentuk

Audit tidak hanya administratif, tetapi juga menilai kesiapan bisnis dan sumber daya manusianya.

2. Bentuk Satgas Percepatan Operasionalisasi Koperasi Merah Putih Libatkan akademisi, aktivis koperasi, organisasi pemuda, serta pelaku UMKM lokal untuk sinergi pendampingan.

3. Dorong koperasi berbasis potensi lokal dan kebutuhan masyarakat Contoh: koperasi petani di Pandeglang, koperasi nelayan di Serang Utara, dan koperasi UMKM di Tangerang.

4. Berikan insentif hanya kepada koperasi aktif dan berdampak. Terapkan kebijakan berbasis penghargaan berupa akses pelatihan, promosi digital, dan pembiayaan mikro.

5. Bangun ekosistem koperasi digital dan modern

Integrasikan koperasi dengan platform e-commerce, aplikasi akuntansi digital, dan pasar daring lokal.

6. Gerakkan literasi koperasi di kalangan pemuda dan pelajar Jadikan koperasi sebagai ruang kaderisasi ekonomi dan kewirausahaan berkelanjutan.

Koperasi Merah Putih semestinya menjadi alat perjuangan ekonomi rakyat — bukan sekadar proyek politis atau statistik belaka. Ketika koperasi hanya difungsikan sebagai simbol administrasi tanpa kehidupan ekonomi yang nyata, maka rakyat kecil kembali menjadi korban dari pembangunan semu.

HMI Badko Jabodetabeka-Banten menyerukan kepada pemerintah daerah dan pusat agar kembali ke nilai-nilai ideologis koperasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat." Tandasnya Muhamad Agus. Penulis : Tayo. (Red).