Monopoli dan Bisnis Seragam Terselubung di SMPN 1 Bangorejo: Diduga Langgar Surat Edaran Dispendik

Banyuwangi, RN Praktik jual beli seragam sekolah kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, SMP Negeri 1 Bangorejo diduga melanggar Surat Edara...

Banyuwangi, RN

Praktik jual beli seragam sekolah kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, SMP Negeri 1 Bangorejo diduga melanggar Surat Edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Nomor 400.3.5/4838/429.101/2025, yang diterbitkan pada 11 Juni 2025, mengenai kebijakan pengadaan kebutuhan personal peserta didik.

Berdasarkan laporan yang diterima redaksi, pihak sekolah diduga mengatur pengadaan kain seragam siswa baru melalui satu toko tertentu, yaitu Toko Mulia yang beralamat di Desa Jajag, Kecamatan Gambiran. Toko tersebut disebut menjadi pemasok utama kain seragam ke beberapa SMP Negeri di Banyuwangi, termasuk SMPN 1 Bangorejo.

Dari hasil pantauan awak media pada 17 Juli 2025, terlihat langsung adanya pengiriman kain dari Toko Mulia ke lingkungan sekolah. Salah satu staf sekolah yang awalnya mengaku tidak tahu-menahu soal pengadaan seragam, terekam menerima kiriman bahan kain tersebut.

Salah satu wali murid mengungkapkan, harga seragam yang dibebankan kepada orang tua sangat memberatkan. “Seragam perempuan dijual sekitar Rp1,4 juta lebih, sementara untuk laki-laki sekitar Rp1,3 juta,” ungkapnya. Paket seragam ini meliputi seragam nasional (biru putih), batik, dan pramuka.

Dugaan kuat muncul bahwa ada praktik komitmen “fee” atau pembagian keuntungan antara pihak toko dan oknum di lingkungan sekolah. Harga jual seragam yang dinilai tidak wajar ini memperkuat dugaan adanya monopoli terselubung yang dijalankan secara sistematis dan terorganisir.

Sayangnya, upaya konfirmasi yang dilakukan awak media kepada pihak sekolah tidak membuahkan hasil. Kepala SMPN 1 Bangorejo beberapa kali enggan ditemui, bahkan menurut informasi dari staf sekolah, kepala sekolah kerap tidak berada di tempat saat wartawan datang.

Hal serupa juga terjadi ketika awak media mencoba meminta klarifikasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi melalui pesan WhatsApp. Hingga berita ini diturunkan, pesan hanya dibaca tanpa ada respon yang diberikan.

Ketiadaan sikap tegas dari Dinas Pendidikan menimbulkan keresahan di kalangan wali murid. Mereka berharap agar dinas segera mengambil langkah tegas untuk menindak praktik jual beli seragam yang terjadi di lingkungan sekolah, meskipun dijalankan melalui koperasi. Praktik semacam ini dinilai mencederai nilai-nilai pendidikan dan menambah beban ekonomi bagi orang tua siswa.

(Taufik | Radar Nusantara)