Soroti Minimnya Serapan PAD, Komisi III DPRD Kota Bekasi Panggil Bapenda

BEKASI, RN – Komisi III DPRD Kota Bekasi memanggil Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi untuk mengevaluasi kinerja pend...

BEKASI, RN– Komisi III DPRD Kota Bekasi memanggil Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi untuk mengevaluasi kinerja pendapatan daerah yang dinilai masih rendah. Hingga jelang triwulan III tahun 2025, serapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai 46,49 persen.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Arief Rahman Hakim, menegaskan bahwa capaian PAD saat ini masih jauh dari target yang diharapkan. Menurutnya, dengan waktu yang tersisa sekitar lima bulan menuju akhir tahun, diperlukan langkah konkret dan tegas.

"Kita berharap capaian mereka ini bisa maksimal sampai akhir tahun. Ini kan sudah akhir triwulan ketiga, memasuki triwulan keempat. Waktunya sudah cukup dekat," kata Arief kepada awak media, Kamis (17/7/2025).

Sebagai bentuk langkah konkret, Komisi III akan melakukan uji petik bersama Bapenda pada pekan depan. Kegiatan ini akan disertai dengan tindakan tegas kepada Wajib Pajak (WP) yang tidak memenuhi kewajibannya.

"Kita sudah minta kepada Wasdal (pengawasan dan pengendalian) untuk segera bertindak terhadap WP yang bandel, mulai dari pemasangan stiker hingga spanduk yang menyatakan bahwa WP tersebut belum membayar pajak," ungkapnya.

Ia menambahkan, seluruh anggota Komisi III akan turut turun langsung bersama Bapenda dalam kegiatan tersebut. “Kita ingin meningkatkan potensi PAD agar program-program pemerintah seperti ‘Bekasi Keren’ benar-benar bisa terealisasi,” ucapnya.

Selain itu, Komisi III juga mendesak Pemkot Bekasi untuk segera mengganti alat tapping box yang saat ini masih belum terpenuhi seluruh targetnya. Dari target 1.000 tapping box yang seharusnya dipenuhi oleh Bank BJB, baru terealisasi sekitar 500 unit.

"BJB tidak menyanggupi sisanya. Ini kita akan panggil dan minta pertanggungjawaban sesuai kewajiban mereka," ujar Arief.

Komisi III juga mendorong Pemkot Bekasi untuk segera melakukan digitalisasi proses penagihan pajak. Arief menyebut, pihaknya sudah melakukan studi banding ke Kota Malang yang sukses meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan melalui sistem digital.

"Di Malang, dalam empat tahun mereka bisa mencapai 100 persen target. Tidak perlu lagi laporan mingguan tertulis, karena semuanya bisa dipantau setiap hari lewat layar monitor," katanya.

Ia juga mengusulkan agar Pemkot memberikan reward bagi masyarakat taat pajak. Ia mencontohkan pengalaman Kota Malang, di mana wajib pajak beruntung bisa membawa pulang mobil meskipun hanya membayar pajak senilai puluhan ribu rupiah.

"Ini bukan soal besar kecilnya, tapi soal komitmen terhadap kewajiban. Insentif seperti ini bisa mendorong kesadaran masyarakat," imbuhnya.

Terkait kendala sarana prasarana, Arief menyebut pihaknya bersama anggota Komisi III berkomitmen mendorong alokasi anggaran maksimal

"Kebetulan delapan anggota Komisi III duduk di Badan Anggaran DPRD kita akan coba dorong alokasi anggaran untuk pengadaan server dan software," tandas Arief.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Bekasi, Asep Gunawan menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dengan Komisi III dalam mengejar target PAD tahun ini.

"Prinsipnya kita sebagai mitra kerja Komisi III akan berusaha maksimal agar target PAD tahun 2025 tercapai. Komisi III juga siap membantu kami dalam pencapaian tersebut," ujar Asep.

Pria yang akrab disapa Asgun ini menerangkan bahwa hingga 10 Juli 2025, realisasi PAD baru mencapai 46,49 persen dari seluruh jenis sektor pajak.

"Nilainya sekitar Rp1,903 triliun lebih. Tapi insya Allah kami tetap optimis bisa mencapai target sampai akhir tahun," pungkasnya. (@nt)