Terkait Perkembangan Kasus Dugaan Korupsi Alat Olahraga, Ini Penjelasan Kajari Kota Bekasi

BEKASI, RN– Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi mengungkap perkembangan terbaru terkait penanganan dugaan tindak pidana korups...

BEKASI, RN– Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi mengungkap perkembangan terbaru terkait penanganan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan alat olahraga senilai hampir Rp10 miliar pada tahun anggaran 2023.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kejari Kota Bekasi, Imran Yusuf, dalam acara Media Gathering dan Diskusi Hukum bersama insan pers yang digelar di pelataran parkir Kantor Kejari Kota Bekasi, Selasa (15/7/2025).

Imran mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat, aktivis, dan insan pers yang terus memberikan informasi. Menurutnya, informasi yang masuk menjadi bagian penting dalam proses validasi dan pengumpulan alat bukti.

"Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari para aktivis, mahasiswa, dan rekan-rekan media. Informasi yang disampaikan sangat kami apresiasi, namun tentu harus divalidasi terlebih dahulu. Karena output kerja kami bukan sekadar klarifikasi, tetapi pertanggungjawaban hukum," kata Imran.

Ia menjelaskan, pihaknya telah membentuk perkara pokok dan sedang mendalami informasi tambahan yang masuk untuk mencari bukti pendukung. Proses ini memerlukan strategi dan waktu yang tidak singkat.

"Validasi informasi itu membutuhkan waktu lebih. Ketika alat bukti ditemukan dan memenuhi unsur pidana, tentu akan kami umumkan kepada publik. Tapi sekali lagi, mohon bersabar karena kami bekerja sesuai SOP," jelasnya.

Saat ini, kata Imran, Kejari Bekasi tengah memfinalisasi dakwaan terhadap tiga tersangka yang telah ditetapkan dalam perkara tersebut. Berkas perkara sudah diteliti jaksa peneliti, dan surat dakwaan sedang dirumuskan.

"Fokus kami sekarang menyelesaikan yang sudah masuk tahap krusial. Tiga tersangka sedang kami siapkan dakwaannya. Mudah-mudahan bulan Juli ini bisa diekspose dan dilimpahkan ke pengadilan," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Bekasi, Ryan Nugraha, menegaskan bahwa setiap laporan yang diterima harus melalui proses analisis mendalam untuk memastikan adanya unsur pidana.

"Setiap laporan harus dipastikan kebenarannya. Kami bekerja profesional agar tidak ada langkah hukum yang keliru. Setiap tindakan hukum harus bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis," tandasnya. (@nt)