Dugaan Penyelewengan Dana Proyek Irigasi P3-TGAI di Desa Kendalrejo: Pondasi Diletakkan Tanpa Penggalian.

Banyuwangi, Radar Nusantara Proyek Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Desa Kendalrejo, Kecamatan Tegaldlimo, ...

Banyuwangi, Radar Nusantara

Proyek Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Desa Kendalrejo, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, diduga bermasalah. Berdasarkan pantauan media di lokasi, pekerjaan irigasi yang seharusnya dikerjakan secara profesional justru dilakukan seadanya, dengan pondasi batu yang hanya diletakkan tanpa proses penggalian.

Praktik ini berpotensi merugikan negara dan memicu pertanyaan serius terkait penggunaan anggaran. Pelaksanaan Proyek yang Mencurigakan Proyek irigasi yang dikerjakan oleh HIPPA Tirto Arum dengan skema swakelola dan padat karya tunai ini menelan anggaran sebesar Rp195 juta yang bersumber dari APBN. Namun, fakta di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi.

Pantauan awak media Radar Nusantara pada 23 dan 27 Agustus 2025 menemukan kejanggalan signifikan. Jumlah pekerja di lokasi terlihat tidak lebih dari 10 orang setiap harinya, jauh dari ideal untuk proyek padat karya. Yang lebih mengkhawatirkan, batu-batu pondasi terlihat diletakkan langsung di atas tanah tanpa penggalian yang memadai. Kondisi ini diperparah dengan aliran air irigasi yang menggenangi area pondasi tersebut, menunjukkan kurangnya persiapan dan pengerjaan yang tidak sesuai standar teknis.

Tindakan ini memiliki dampak langsung pada Anggaran Biaya (RAB) dan kualitas proyek. Dalam sebuah RAB, terdapat alokasi dana spesifik untuk pekerjaan galian, termasuk upah pekerja dan sewa alat. Dengan tidak dilaksanakannya penggalian, ada indikasi penyimpangan penggunaan dana.

Dana yang seharusnya dialokasikan untuk galian dan pondasi yang kokoh tidak terpakai, dan dikhawatirkan dapat disalahgunakan. Padahal, pondasi yang lemah akan membuat struktur bangunan irigasi cepat rusak, membutuhkan biaya perbaikan tambahan di kemudian hari yang tidak termasuk dalam RAB awal. Ini jelas merupakan bentuk kerugian bagi masyarakat dan negara.

Praktik pengerjaan yang menyimpang ini juga menimbulkan masalah serius pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Pengelola proyek berisiko membuat laporan fiktif yang mencantumkan pekerjaan galian telah selesai, padahal faktanya tidak. Hal ini tidak hanya melanggar etika, tetapi juga hukum.

LPJ yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan merupakan indikasi adanya penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Jika temuan ini terungkap dalam audit, pengelola proyek, termasuk HIPPA Tirto Arum, dapat menghadapi sanksi hukum, termasuk tuntutan pidana atas pemalsuan dokumen dan penyelewengan dana publik.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Kendalrejo belum bersedia memberikan konfirmasi kepada awak media terkait dugaan ini. Publik menantikan transparansi dan pertanggungjawaban dari pihak terkait untuk memastikan dana APBN benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi.

(Taufik hidayat)