Institusi Polres Tanjung Jabung Barat, Saatnya Memberantas Mafia Tanah Meresahkan Warga,

Tanjabbarat, RN Terkait dengan adanya Laporan Pengaduan Informasi tertulis tanggal 11 Juni 20025 tentang peristiwa dugaan tidak pidana perbu...

Tanjabbarat, RN

Terkait dengan adanya Laporan Pengaduan Informasi tertulis tanggal 11 Juni 20025 tentang peristiwa dugaan tidak pidana perbuatan melawan hukum mengunakan surat keterangan Palsu atas hak tanah untuk dijadikan alas dasar oleh Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Tanjung Jabung Barat menerbitkan Sertipikat hak milik nomor 1523 dan Sertipikat hak milik nomor 1524 atas nama Timah. Abdul Kadir dan Iskandar terbit tahun 2000 tidak memiliki dasar Surat kepemilikan atas hak tanah yang berlokasi di Jalan menunggal ll. Rt 09 dan Rt 18. Kelurahan Tungkal ll, Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi,

Hingga terjadi konflik atas hak tanah milik Ahyat dan Ahmad Buchari yang sudah memiliki dasar hukum. berdasarkan Surat pembagian hak waris yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kuala Tungkal. dengan Putusan perkara nomor: 24/Pdt.G/1997/Ktl tanggal 28 Agustus 1997, bahkan Ahyat dan Ahmad Buchari sudah membuat Surat Keterangan Tanah nomor 593.2//53/1997 dan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah. ada dua Surat diterbitkan oleh Lurah Tungkal ll. H.ABD MUIN Sebagai bukti atas nama Ahyat dan Ahmad Buchari mempunyai kepemilikan tanah yang sah, Namun ternyata diterbitkan oleh BPN dua Sertipikat hak milik nomor 1523 dan nomor 1524 atas nama Timah, Abdul Kadir dan Iskandar yang tidak memiliki atas hak tanah dilokasi tersebut,

Ternyata hal ini mendapat respon positif dari Ketua LSM Petisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Safruddin.AR mengatakan, Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Agung Basuki.Sik.MM.agar menegaskan Reskrim dan terhadap Unit Pidum Satuan Resersi Kriminal, dan sebagaimana Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik/164.a/Vl/RES.1.24/2025/ yang di sampaikan kepada pelapor pada tanggal 14 Juni 2025, dengan adanya Laporan tertulis dan 1(Satu) Berkas bukti-bukti Surat (Pocopy terlampir) tanggal 11Juni 2025, dapat dijadikan alas dasar Polisi melakukan penyelidikan terhadap para terlapor, Ujarnya Safrudin,

Dijelaskan Safrudin lagi, bahwa BPN Tanjung Jabung Barat menerbitkan Sertipikat hak milik nomor 1523 dan Sertipikat hak milik nomor 1524 atas nama Timah, Abdul Kadir dan Iskandar terbit tahun 2000. kuat dugaan mengunakan Surat Keterangan Palsu yang diajukan dari kuasa hukum Iskandar bernama Nazirin Lazei,S.H, minta diterbitkan Sertipikat atas nam 3 orang tersebut, 

Menurut penelitian Ketua LSM Petisi Safruddin, dengan adanya 1(Satu) Berkas bukti-bukti Surat (Pocopy terlampir) dan pernyataan tertulis dari pelapor itu mepermudah Polisi melakukan penyelidikan untuk menemukan pelaku mafia tanah, diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA) Dapat dikenakan sanksi Pidana sesuai Pasal 385 (KUHP) dan menggunakan Surat keterangan Palsu dapat dikatakan sanksi diatur dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Khususnya Pasal 263. karena dalam penerbitan Sertipikat atas nama Timah, Abdul Kadir dan Iskandar terbit tahun 2000 itu adalah produk Pertanahan nasional (ATR/BPN) Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang bertanggung jawab, tandas, Safruddin,

Dan kata Safruddin seharusnya Polisi membuat Surat pemanggilan terhadap BPN untuk dilakukan penyelidikan dan mempertanyakan, dasar Surat apa diajukan dari pemohon yang menjadi alas dasar BPN menerbitkan Sertipikat hak milik nomor 1523 dan Sertipikat hak milik nomor 1524 atas nama Timah, Abdul Kadir dan Iskandar terbit tahun 2000.dengan pertanyaan yang diajukan oleh Polisi selaku penyidik terhadap BPN itu sudah dapat menyimpulkan siapa saja yang menjadi mafia tanah,

Karena Iskandar sudah mengakui Surat-surat kepemilikan tanah atas nama Abdul Kadir dan Iskandar itu dalah rekayasa. juga Surat Keterangan tanah (SKT) telah dicabut oleh Lurah ABD MUIN dinyatakan batal cacat hukum, bahkan atas nama Iskandar telah membuat Surat perjanjian bersama dengan pihak pertama pada tahun 2005.bahwa atas nama Iskandar tidak berhak lagi atas tanah tersebut serta tidak berhak lagi memiliki Sertipikat nomor 1523 dan Sertipikat nomor 1524 dan menjadi hak milik Ahyat dan Ahmad Buchari, 

 juga atas nama Abdul Kadir sudah membuat Surat perjanjian mealui Notaris dan di pengadilan negeri Penyataan Abdul Kadir menyerahkan tanah dan Sertipikat kepada Ahyat dan Ahmad Buchari.Namun ironisnya dengan alasan apa BPN mempertahankan yang bukan hak haknya, Sertipikat hak milik nomor 1523 dan 1524 atas nama Timah, Abdul Kadir dan Iskandar sudah ada dasar surat pernyataan Abdul Kadir dan Iskandar, "mungkin ini yang dikatakan kuasa hukum menjadi penguasa tanah, Tandasnya Ketua LSM Petisi Safruddin.AR, Kepada Media- RN,(Fen)