Kepala Sekolah SDN Kediri Krisis Keterbukaan, Cermin Buram Pejabat Publik???

  Simak Komentar Radar Nusantara  Subang,RN Kepala Sekolah SDN Kediri, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang,, Sudah menorehkan catatan tersend...

 

Simak Komentar Radar Nusantara 

Subang,RN

Kepala Sekolah SDN Kediri, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang,, Sudah menorehkan catatan tersendiri, bukan karena kinerja, melainkan karena sikap yang dinilai kurang Bersahabat Terhadap insan Pers.

Beberapa wartawan Telah mencoba melakukan konfirmasi melalui telepon dan pesan WhatsApp, termasuk Penulis Berita Media Nasional Radar Nusantara Com,Namun upaya komunikasi itu tak mendapat tanggapan, bahkan sekedar sapaan singkat pun tak berbalas.

Sikap tersebut sontak memantik perhatian publik, terutama kalangan media. Bukan semata karena etika komunikasi yang terabaikan, tetapi karena hal itu mencerminkan lemahnya kesadaran 

seorang oknum pejabat publik terhadap prinsip keterbukaan informasi.

“Baru Menjabat Kepala Sekolah saja sudah menunjukkan sikap tertutup terhadap wartawan. Bagaimana nanti dia bisa memberi contoh kepada para Guru Yang Ada Di Sekolahannya ?” Ujar Penulis Berita Media Nasional Radar Nusantara Com,Selasa (14/10/2025) Dengan Nada kecewa.

Sikap tidak responsif terhadap wartawan bukan hanya pelanggaran terhadap norma etika Lembaga Pendidikan, tetapi juga berpotensi melanggar hak publik atas informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kedua regulasi itu menegaskan bahwa pejabat publik berkewajiban menyediakan informasi yang relevan dan dapat diakses oleh masyarakat melalui media massa. Wartawan, dalam konteks itu, bukan ancaman, melainkan jembatan antara pendidikan.dan Masyarakat.

Refleksi atas Sikap Tertutup

Tindakan Kepala Sekolah SDN Kediri  yang memilih diam dan menghindar dari komunikasi justru memperkuat kesan bahwa sebagian pejabat masih belum memahami esensi pelayanan publik.

Keterbukaan informasi bukanlah pilihan, melainkan kewajiban. Respons terhadap wartawan, sekecil apa pun bentuknya, mencerminkan kesadaran terhadap prinsip transparansi dan tanggung jawab jabatan.

Lebih jauh, sikap seperti ini dapat menciptakan jarak antara Lembaga Pendidikan dan masyarakat.Jika komunikasi dasar saja tidak berjalan, bagaimana mungkin sinergi dan koordinasi pendidikan dapat terbangun dengan baik?

“Seharusnya Kepala Sekolah menjadi contoh keterbukaan, bukan simbol keengganan terhadap pengawasan publik,” tambah Penulis 

Perspektif Hukum dan Etika

Dalam konteks hukum, wartawan memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi. Upaya menghambat tugas jurnalistik dapat dikategorikan sebagai bentuk penghalangan terhadap kebebasan Pers.

Sementara dalam perspektif etika pejabat publik wajib menjaga hubungan baik dengan media sebagai bagian dari akuntabilitas dan transparansi.

Keterbukaan bukan hanya demi citra, melainkan bagian dari tanggung jawab moral terhadap publik yang dilayani.

Kepala Sekolah yang menutup diri dari wartawan sama saja menutup diri dari Masyarakat Sebab media adalah instrumen kontrol sosial yang membantu memastikan jalannya pendidikan sesuai koridor hukum dan kepentingan publik.

Langkah yang Seharusnya Ditempuh

Idealnya, Kepala Sekolah SDN Kediri membuka ruang komunikasi dengan media secara Professional 

Langkah sederhana seperti membalas pesan konfirmasi dari wartawan pun merupakan bentuk penghormatan terhadap hak publik untuk tahu.

Keterbukaan bukan ancaman, melainkan investasi kepercayaan.

Sampai berita ini diterbitkan, tidak ada komunikasi yang berhasil dilakukan antara Penulis Berita Media Nasional Radar Nusantara Com dan Kepala Sekolah SDN Kediri 

Sikap diam pejabat publik terhadap media bukan sekadar persoalan etika, tetapi menjadi indikator rendahnya kesadaran terhadap tanggung jawab publik yang diemban.

Sebagaimana disampaikan Penulis Berita Media Nasional Radar Nusantara Com, Kepada Para Rekan Media jika ke depan ditemukan dugaan pelanggaran atau indikasi penyimpangan di Sekolah maka langkah konfirmasi tak perlu dipaksakan.

Wartawan cukup menyerahkan temuan dengan bukti lengkap kepada aparat penegak hukum, sebab transparansi tidak mungkin dibangun diatas sikap yang Tertutup, Ujarnya.(Staff RN)