MDTA Mathlaul Anwar Desa Idaman Disorot, Diduga Terbitkan Ijazah Tanpa KBM

Pandeglang, Radar Nusantara Keberadaan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Mathlaul Anwar yang berlokasi di Kampung Tongkol, Desa Id...

Pandeglang, Radar Nusantara

Keberadaan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Mathlaul Anwar yang berlokasi di Kampung Tongkol, Desa Idaman, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Banten, menjadi sorotan warga. Madrasah tersebut diduga menerbitkan ijazah kepada peserta didik tanpa melalui proses kegiatan belajar mengajar (KBM) sebagaimana ketentuan yang berlaku.

MDTA Mathlaul Anwar diketahui dipimpin oleh warga Idaman berinisial RH, yang juga tercatat sebagai guru aparatur sipil negara (ASN) di SD Negeri Idaman 2. Lembaga pendidikan keagamaan tersebut disebut telah terdaftar dan berjalan lebih dari sepuluh tahun. Namun, dalam kurun waktu itu, warga mempertanyakan realitas pelaksanaan pembelajaran di madrasah tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, bangunan MDTA Mathlaul Anwar dilaporkan telah lama roboh dan hingga kini belum dibangun kembali. Aktivitas pembelajaran disebut hanya dilakukan dengan cara menumpang di Majelis Taklim Al Hidayah, Kampung Tongkol. Meski demikian, ijazah MDTA tetap diterbitkan, meskipun kegiatan belajar mengajar dinilai tidak berjalan secara rutin dan terstruktur.

Seorang warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan menilai kondisi tersebut mencederai tujuan pendidikan diniyah. Menurutnya, keberadaan MDTA seharusnya menjadi sarana pembentukan karakter dan pemahaman keagamaan anak, bukan sekadar pemenuhan administrasi.

“Kami berharap MDTA memiliki bangunan yang layak dan benar-benar menjalankan kegiatan belajar mengajar. Anak-anak tidak cukup hanya mendapatkan ijazah, tetapi juga ilmu pengetahuan yang bermanfaat,” ujarnya warga Idaman, sebut saja Herman, Sabtu (31/1/26). 

Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait fungsi pengawasan dari pihak-pihak berwenang, mulai dari pemerintah desa hingga Kantor Kementerian Agama setempat. Apabila dugaan penerbitan ijazah tanpa KBM tersebut terbukti, praktik itu berpotensi merugikan peserta didik sekaligus mencoreng kredibilitas pendidikan keagamaan.

Menanggapi sorotan tersebut, Kepala MDTA Mathlaul Anwar, RH, menyatakan kesiapannya untuk memberikan penjelasan.

“Hapunten, bade nyarios. Insya Allah kami siap memberikan klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi secara rinci dari pengelola MDTA terkait dugaan tidak berjalannya KBM tersebut. Warga pun berharap pemerintah daerah dan Kementerian Agama segera melakukan penelusuran dan evaluasi menyeluruh guna memastikan pendidikan diniyah berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar memberikan manfaat bagi generasi muda. *(Wan's).