Pengadaan Tong Sampah DLHP Takalar Diduga Bermasalah, Nama Camat Galut Terseret

TAKALAR, RN Dugaan penyimpangan anggaran pada proyek pengadaan tong sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Kabupaten Takalar...

TAKALAR, RN

Dugaan penyimpangan anggaran pada proyek pengadaan tong sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Kabupaten Takalar tahun anggaran 2025 kini mencuat ke publik. Komite Aktivis Mahasiswa Independen Sulsel (KAMIS) secara resmi menyuarakan adanya indikasi penyelewengan dalam pengadaan 2.300 unit tong sampah tersebut. Aksi ini menjadi sorotan tajam lantaran menyasar pengelolaan anggaran daerah yang dinilai tidak transparan.

Tuntutan tersebut disampaikan melalui aksi demonstrasi yang digelar di depan Kantor Bupati dan Kejaksaan Negeri Takalar pada Kamis (26/2) siang. Dalam orasinya, para aktivis mahasiswa menegaskan bahwa proyek dengan pagu anggaran mencapai Rp600 juta tersebut terindikasi mengalami penggelembungan harga atau mark-up. Mereka menilai jumlah fisik barang yang tersedia tidak sebanding dengan besaran anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah daerah.

“Kami menduga kuat adanya mark-up anggaran dari proyek pengadaan tong sampah ini. Jika dihitung dari besaran anggaran Rp600 juta dengan jumlah 2.300 unit yang diadakan, maka sangat jelas terlihat adanya indikasi permainan kongkalikong dalam penentuan harga satuan barang," ungkap salah satu koordinator aksi dalam orasinya di lapangan.

Pernyataan yang paling mengejutkan adalah munculnya tudingan keterlibatan oknum pejabat publik berinisial H.M yang merupakan Camat Galesong Utara (Galut). Pengunjuk rasa menduga kuat bahwa H.M, yang diketahui merupakan saudara kandung dari Bupati Takalar, ikut mengintervensi proses lelang hingga pelaksanaan pengadaan. Tak hanya itu, muncul tudingan bahwa oknum tersebut menerima sejumlah fee dari proyek yang dikelola oleh DLHP tersebut.

Menyikapi hal ini, Komite Aktivis Mahasiswa mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar untuk segera mengambil langkah tegas dengan memulai penyelidikan dan penyidikan. Mereka meminta pihak kejaksaan melakukan audit investigatif secara menyeluruh guna membongkar praktik lancung yang diduga merugikan kas daerah serta mencederai asas tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Kejari harus berani memanggil dan memeriksa oknum berinisial H.M serta seluruh pihak terkait tanpa tebang pilih. Kami mendesak agar dokumen kontrak dibuka secara transparan kepada publik sehingga masyarakat tahu ke mana aliran dana tersebut bermuara," tegas pengunjuk rasa menutup tuntutannya di depan gedung Kejari Takalar.(abd kadir)