Promosi Kepala Sekolah di Pagelaran Disorot

Muncul isu dugaan pungutan Rp15 juta per calon kepala sekolah, Korwil Disdikpora menyebut proses mengacu pada mekanisme. Pandeglang | Radar ...

Muncul isu dugaan pungutan Rp15 juta per calon kepala sekolah, Korwil Disdikpora menyebut proses mengacu pada mekanisme.

Pandeglang | Radar Nusantara

Proses promosi jabatan guru menjadi kepala sekolah di wilayah Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, menjadi sorotan setelah muncul isu dugaan adanya pungutan dalam proses tersebut. Informasi yang beredar di kalangan tenaga pendidik menyebutkan adanya dugaan penyerahan uang sekitar Rp15 juta per calon kepala sekolah, meski kebenaran informasi tersebut hingga kini masih belum dapat dipastikan.

Informasi tersebut berkembang di lingkungan pendidikan setelah muncul cerita mengenai dugaan penyerahan sejumlah uang oleh calon kepala sekolah menjelang proses promosi jabatan. Nominal yang disebut-sebut dalam cerita yang beredar mencapai sekitar Rp15 juta per calon kepala sekolah.

Salah satu tenaga kependidikan di Kecamatan Pagelaran yang minta namanya dirahasiakan menyampaikan bahwa dirinya mendengar informasi tersebut dari percakapan yang berkembang di kalangan guru. Namun demikian, ia menegaskan bahwa kebenaran informasi tersebut belum dapat dipastikan, jelasnya ke media Radar Nusantara, Selasa (4/3/2026). 

Ia juga menyebutkan bahwa terdapat empat calon kepala sekolah yang telah dilantik dan akan melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) pada Rabu (5/3/2026) pukul 09.30 wib hingga selesai. 

Adapun calon kepala sekolah yang sudah dilantik dan akan melakukan sertijab, yakni:

* SDN Margasana 1 sebanyak dua orang

* SDN Margagiri satu orang

* SDN Sukadame satu orang

Informasi tersebut disampaikan sebagai bagian dari perkembangan proses promosi jabatan kepala sekolah yang tengah berlangsung di wilayah Kecamatan Pagelaran.

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu kepala SDN di Kecamatan Pagelaran (nama dirahasiakan) yang mengaku pernah mendengar cerita terkait dugaan penyerahan uang dalam proses promosi jabatan kepala sekolah.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa informasi tersebut masih sebatas cerita yang berkembang di kalangan tenaga pendidik dan belum dapat dipastikan kebenarannya.

“Saya hanya mendengar cerita yang berkembang di kalangan tenaga pendidik saat itu keempat orang tersebut masih berstatus calon kepala sekolah. Namun untuk memastikan kebenarannya, sebaiknya dikonfirmasi kepada pihak yang berkompeten,” ujarnya.

Upaya Konfirmasi

Menindaklanjuti informasi yang berkembang tersebut, Radar Nusantara telah melakukan upaya konfirmasi kepada sejumlah pihak terkait, termasuk Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Pagelaran yang berinisial SP.

Dalam pesan konfirmasi yang disampaikan redaksi, sejumlah pertanyaan diajukan terkait mekanisme resmi promosi atau pengangkatan guru menjadi kepala sekolah, kemungkinan adanya pungutan di luar ketentuan yang berlaku, serta peran K3S dalam proses seleksi atau rekomendasi calon kepala sekolah.

Namun hingga berita ini diturunkan, Ketua K3S Kecamatan Pagelaran tersebut belum memberikan tanggapan atau klarifikasi atas permintaan konfirmasi yang telah disampaikan.

Korwil Beri Tanggapan

Sementara itu, Korwil Dinas Pendidikan dan Olahraga Kecamatan Pagelaran, OC Kusuma, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp memberikan keterangan singkat terkait isu yang beredar.

Ia menyebut bahwa proses promosi jabatan kepala sekolah dilakukan dengan mengacu pada mekanisme yang berlaku.

“Insya Allah mengacu pada mekanisme,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.

Ketika kembali ditanya apakah terdapat pungutan dalam proses kenaikan jabatan dari guru menjadi kepala sekolah, ia menegaskan bahwa tidak ada pungutan sebagaimana isu yang beredar.

“Tidak ada,” jelasnya.

Dorongan Transparansi

Di sisi lain, proses promosi jabatan kepala sekolah secara resmi dilaksanakan melalui mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah melalui dinas pendidikan.

Transparansi dalam proses promosi jabatan dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik serta mencegah munculnya spekulasi di kalangan tenaga pendidik.

Hingga berita ini diterbitkan pada Kamis (5/3/2026), redaksi masih berupaya meminta tanggapan dari pihak Ketua K3S maupun pihak terkait lainnya.

Radar Nusantara juga membuka ruang hak jawab bagi pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini apabila terdapat klarifikasi atau penjelasan lanjutan.

(Wan's)