Setahun Beroperasi, Legalitas Galian Tanah Merah di Carita Dipertanyakan

Pandeglang | Radar Nusantara Aktivitas penambangan galian tanah merah di Kampung Bengras, Desa Sukanagara, Kecamatan Carita, Kabupaten Pande...

Pandeglang | Radar Nusantara

Aktivitas penambangan galian tanah merah di Kampung Bengras, Desa Sukanagara, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, menjadi perhatian masyarakat. Selain legalitas perizinan usaha yang dipertanyakan, keberadaan dokumen persetujuan lingkungan, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga kontribusi terhadap masyarakat sekitar juga belum memperoleh penjelasan resmi dari pihak terkait.

Seorang warga Kecamatan Carita yang meminta identitasnya dirahasiakan, sebut saja Juli (nama samaran), mengungkapkan bahwa kegiatan penambangan tersebut diduga telah berlangsung sekitar satu tahun.

Menurutnya, hingga kini masyarakat belum mengetahui secara pasti apakah aktivitas tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan perizinan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Yang kami dengar, izin resminya belum jelas. Termasuk persetujuan lingkungan, baik AMDAL, UKL-UPL maupun dokumen lingkungan lainnya juga belum diketahui. Begitu juga koordinasi atau perizinan dari pemerintah desa maupun kecamatan, setahu saya belum pernah disampaikan kepada masyarakat," ujarnya kepada Radar Nusantara, Sabtu (4/7/2026).

Juli juga menyebutkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, material tanah merah dari lokasi tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan proyek pembangunan Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di wilayah Kabupaten Serang. Selain itu, material disebut juga diperjualbelikan kepada masyarakat umum.

"Artinya material itu bukan hanya untuk satu proyek, tetapi juga dijual bebas," katanya.

Berdasarkan pantauan Radar Nusantara di lokasi, aktivitas penambangan masih berlangsung menggunakan satu unit ekskavator yang dibantu sejumlah dump truck untuk mengangkut material hasil galian.

Media juga mengamati kendaraan pengangkut material masih melintas dengan muatan tanah merah, sementara sebagian kendaraan terlihat tidak menggunakan penutup bak atau terpal. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan debu di sepanjang jalur angkutan, terutama saat cuaca kering.

Selain persoalan legalitas, warga juga mempertanyakan sejauh mana manfaat keberadaan aktivitas penambangan tersebut bagi masyarakat sekitar. Selama kegiatan berlangsung, warga mengaku belum mengetahui adanya pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) maupun Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

"Kalau CSR untuk masyarakat sekitar saya belum pernah mendengar. Untuk kontribusi kepada pemerintah desa atau kecamatan saya juga tidak mengetahui," ucapnya.

Informasi yang dihimpun Radar Nusantara menyebutkan aktivitas penambangan tersebut dikabarkan dikelola oleh seorang pengusaha berinisial HO. Sementara itu, beredar pula informasi bahwa sebagian lahan yang menjadi lokasi penambangan diklaim merupakan milik pihak lain berinisial KSA. Informasi tersebut masih memerlukan penjelasan dari seluruh pihak yang berkepentingan.

Sebagai bentuk pelaksanaan asas keberimbangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Radar Nusantara telah menyampaikan surat permohonan klarifikasi kepada Jaskari, Kepala Desa Sukanagara.

Dalam surat tersebut, redaksi meminta penjelasan mengenai keberadaan aktivitas penambangan, pengetahuan pemerintah desa terkait status perizinan, luas area yang digunakan, potensi dampak lingkungan, koordinasi dengan pemerintah desa, pelaksanaan program CSR atau PPM, hingga penyerapan tenaga kerja lokal.

Surat permohonan klarifikasi juga telah dikirimkan kepada HO, yang berdasarkan informasi masyarakat disebut sebagai penanggung jawab kegiatan penambangan di Kampung Bengras.

Melalui surat tersebut, redaksi meminta penjelasan mengenai legalitas usaha, kepemilikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau bentuk perizinan lain yang berlaku, dokumen persetujuan lingkungan, luas wilayah yang diizinkan dan telah ditambang, upaya pengelolaan dampak lingkungan, pelaksanaan CSR atau PPM, serta koordinasi dengan pemerintah desa maupun instansi terkait sebelum kegiatan berlangsung.

Namun hingga berita ini diterbitkan, baik Kepala Desa Sukanagara maupun HO belum memberikan tanggapan ataupun jawaban atas surat permohonan klarifikasi yang telah disampaikan oleh Radar Nusantara.

Redaksi Radar Nusantara tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak terkait apabila di kemudian hari memberikan penjelasan, data, maupun dokumen pendukung, sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

(Wan)