Bang Muin Tangapi Isu Wacana Pemotongan TPP ASN Pemkot Bekasi

BEKASI, RN - Setelah sebelumnya terjadi pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian...

BEKASI, RN - Setelah sebelumnya terjadi pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), kini muncul isu adanya rencana pemotongan TPP bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Informasi yang beredar menyebutkan besaran pemotongan TPP ASN mencapai sekitar 8 persen. Meski belum ada keputusan resmi, isu tersebut memicu kekhawatiran di kalangan ASN karena dinilai berpotensi mengurangi kesejahteraan pegawai.

Menanggapi hal itu, Anggota Banggar DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafied, meminta Pemerintah Kota Bekasi tetap mengedepankan skala prioritas dalam pengelolaan anggaran tanpa mengorbankan hak-hak pegawai.
Menurut politisi PAN tersebut, dalam pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), DPRD telah mengingatkan agar kewajiban pemerintah terhadap ASN dan PPPK, termasuk pembayaran gaji dan TPP, menjadi prioritas utama.

"Kami menekankan kepada TAPD agar benar-benar mengutamakan skala prioritas. Hak pegawai seperti gaji dan TPP merupakan kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi," ujar Muin kepada awak media, Senin (3/8/2026).

Ia menegaskan, TPP merupakan bagian dari komitmen pemerintah kepada ASN. Karena itu, apabila kembali dilakukan pengurangan, dikhawatirkan akan berdampak terhadap kesejahteraan sekaligus menurunkan motivasi kerja aparatur.

"TPP itu sudah menjadi komitmen pemerintah. Kalau dikurangi lagi, tentu akan berdampak terhadap kesejahteraan pegawai. jangan sampai kebijakan seperti ini justru menurunkan motivasi kerja ASN maupun PPPK," katanya.

Pria yang akrab disapa Bang Muin ini juga mengingatkan bahwa ASN dan PPPK merupakan ujung tombak pelayanan publik. Menurutnya, jika kesejahteraan pegawai terganggu, kualitas pelayanan kepada masyarakat hingga pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga berpotensi terdampak.

"Jangan sampai pelayanan kepada masyarakat menurun karena kesejahteraan pegawai terganggu. Dampaknya bisa berpengaruh terhadap etos kerja, bahkan pencapaian target PAD," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Junaedi, selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), membantah adanya pembahasan mengenai pemotongan TPP ASN.

"Belum ada pembahasan itu. Saat ini kita masih fokus membahas KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027," tegas Junaedi. (@nt)