Bantuan Pangan di Labuan Diduga Dipungut Rp30.000 per KPM, Ketua RT: Uangnya Diserahkan ke Perangkat Desa

Pandeglang | Radar Nusantara   Bantuan Pangan di Labuan Diduga Dipungut Rp30.000 per KPM, Ketua RT: Uangnya Diserahkan ke Perangkat Desa Pan...

Pandeglang | Radar Nusantara  

Bantuan Pangan di Labuan Diduga Dipungut Rp30.000 per KPM, Ketua RT: Uangnya Diserahkan ke Perangkat Desa

Pandeglang | Radar Nusantara  Penyaluran bantuan pangan pemerintah di Desa Banyubiru, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten, menuai keluhan. Sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) di RT 02 RW 01 mengaku diminta membayar Rp30.000 setelah menerima bantuan beras.

Salah seorang KPM berinisial HI mengatakan bantuan tersebut telah diambil langsung di Kantor Desa Banyubiru. Setiap penerima, menurut dia, memperoleh tiga karung beras dengan berat masing-masing 10 kilogram atau total 30 kilogram.

“Alhamdulillah, Pak, kemarin kami sudah mengambil sendiri di kantor desa. Masing-masing mendapatkan tiga karung beras, per karung 10 kilogram,” kata HI saat ditemui di kediamannya, Senin (7/9/2026).

Namun, HI mengaku diminta menyerahkan uang Rp30.000 setelah menerima bantuan tersebut. Menurut keterangannya, permintaan uang disampaikan oleh istri Ketua RT 02 dan tidak hanya dialaminya seorang diri.

“Di Kampung Picungbera, setiap KPM yang mendapatkan beras tidak gratis. Kami diminta bayar Rp30.000 oleh Ibu RT,” ujar HI.

Ketua RT Sebut Inisiatif KPM

Radar Nusantara kemudian mendatangi kediaman Ketua RT 02 RW 01 Eri Asmari untuk meminta klarifikasi mengenai keterangan warga tersebut.

Eri Asmaridan istrinya awalnya membantah adanya pungutan terhadap penerima bantuan pangan. Namun, Eri kemudian membenarkan adanya uang yang dikumpulkan dari KPM. Ia berdalih uang tersebut merupakan inisiatif penerima dan bukan pungutan yang diwajibkan.

Menurut Eri Asmari, uang yang terkumpul selanjutnya diserahkan kepada perangkat Desa Banyubiru. 

“Itu hanya inisiatif KPM, Pak, untuk ngopi perangkat di desa. Uangnya sudah langsung saya serahkan kepada perangkat desa,” kata Eri.

Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar pengumpulan uang Rp30.000 dari KPM, apakah benar bersifat sukarela, berapa jumlah penerima yang menyerahkan uang, serta untuk keperluan apa dana tersebut kemudian digunakan.

Kades Belum Berhasil Dikonfirmasi

Radar Nusantara berupaya meminta klarifikasi kepada Kepala Desa Banyubiru, Achmad Hinayatunur, terkait dugaan pungutan tersebut, termasuk meminta penjelasan apakah pemerintah desa mengetahui atau pernah menginstruksikan pengumpulan uang dari KPM.

Namun, hingga berita ini disusun, kepala desa belum berhasil dihubungi. Saat wartawan mendatangi Kantor Desa Banyubiru untuk meminta konfirmasi secara langsung, kantor desa juga dalam keadaan tertutup dan tidak terlihat aktivitas pelayanan.

Radar Nusantara masih berupaya memperoleh keterangan dari kepala desa dan sekertaris desa. 

Klarifikasi dari pihak pemerintah desa diperlukan untuk memastikan duduk perkara pengumpulan uang Rp30.000 tersebut, termasuk memastikan apakah pembayaran bersifat sukarela sebagaimana diklaim Ketua RT atau justru menjadi kewajiban bagi KPM.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Pemerintah Desa Banyubiru, perangkat desa, maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. (Wan/Gus).