Galian Batu Beroperasi Pakai Alat Berat, Kades Tugu Akui Belum Kantongi Izin

PANDEGLANG | RADAR NUSANTARA  Aktivitas penggalian batu menggunakan alat berat berlangsung di Kampung Cisalada, Desa Tugu, Kecamatan Cimangg...

PANDEGLANG | RADAR NUSANTARA 

Aktivitas penggalian batu menggunakan alat berat berlangsung di Kampung Cisalada, Desa Tugu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kepala Desa Tugu, Ara Mulyani, S.Pd.I alias Yani, mengakui lahan sekaligus kegiatan penggalian tersebut dikelola dirinya bersama keluarga. Ia juga secara terbuka menyebut hingga kini belum mengantongi izin untuk kegiatan galian batu tersebut.

Keberadaan aktivitas itu terlihat dari dokumentasi yang diperoleh Radar Nusantara. Sebuah alat berat tampak bekerja pada area perbukitan yang telah terbuka, sementara material batu hasil pengerukan terlihat menumpuk di sejumlah titik.

Saat dikonfirmasi, Yani mengatakan kegiatan tersebut baru berjalan sekitar satu bulan. Menurut dia, aktivitas itu bermula dari pembukaan akses jalan menuju lahan persawahan.

“Galian batu di sini belum lama beroperasi, ya sekitar satu bulanan. Dengan adanya lokasi galian batu di Desa Tugu, masyarakat tidak susah lagi mencari batu ke lokasi lain yang cukup jauh. Kalau izin galian C-nya, terus terang saya enggak punya. Galian tersebut itu punya saya dan keluarga,” kata Yani, Senin (5/10/2026) melalui sambungan telepon genggam. 

Bermula dari Buka Akses Jalan ke Sawah

Yani menjelaskan, pembukaan lahan awalnya dilakukan untuk membuat akses menuju sawah. Seiring kegiatan berlangsung, batu yang terdapat di lokasi kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar.

Material tersebut, menurut dia, tidak hanya diberikan untuk kepentingan sosial, tetapi juga dijual kepada warga yang membutuhkan.

“Galian batu diadakan itu awalnya saya membuat akses jalan ke sawah, terus untuk keduanya dimanfaatkan untuk masyarakat yang mau beli atau butuh, ya saya jual,” ujarnya.

Ia mengklaim tidak secara khusus memasarkan material batu ke luar wilayah. Menurut Yani, keberadaan galian justru membantu warga karena tidak perlu membeli batu dari lokasi yang lebih jauh dengan biaya lebih tinggi.

“Kalau ada masjid butuh batu, kita sumbang. Ada jalan yang rusak, kita perbaiki dari lokasi batu di situ,” katanya.

Yani juga menyebut batu maupun tanah dari lokasi tersebut pernah disumbangkan untuk kebutuhan pembangunan kantor milik pemerintah.

Pembelian Pakai L300 hingga Dump Truck Dilayani

Meski menyebut aktivitasnya berskala kecil atau sebagai “galian cacing”, Yani tidak menampik adanya transaksi komersial.

Ia mengatakan masyarakat yang membeli batu menggunakan kendaraan L300 menjadi salah satu sumber biaya operasional kegiatan. Pembelian menggunakan dump truck juga dilayani apabila ada permintaan.

“Untuk biaya operasional kegiatan di lokasi, ya dari mobil L300 masyarakat yang beli batu. Tapi kalau ada yang beli pakai dump truck juga kami jual,” kata Yani.

Ia bahkan mengaku terbuka terhadap kemungkinan kerja sama dengan pihak lain untuk membantu pemasaran material tersebut.

“Kalau ada yang mau bermitra, hayu siap. Yang penting bagaimana caranya bisa laku agar jadi duit dan syukur bila ada yang mau bantu masarin,” ujarnya.

Kades: Tanah Milik Saya, Saya Juga yang Kelola

Yani menegaskan tanah tempat kegiatan penggalian merupakan miliknya. Pengelolaan aktivitas tersebut juga berada di bawah dirinya bersama keluarga.

“Tanahnya milik saya, termasuk yang mengelola juga saya,” kata dia.

Terkait legalitas usaha, Yani mengaku berencana menambah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Ia juga mengatakan telah berkoordinasi dengan Camat Cimanggu mengenai kemungkinan kegiatan tersebut dimasukkan dalam kegiatan koperasi desa yang telah berbadan hukum.

“Rencana mau menambah KBLI dan saya sudah koordinasi dengan Ibu Camat Cimanggu soal KBLI agar galian batu jadi masuk ke koperasi desa karena koperasi desa sudah berbadan hukum, tetapi katanya mau dibicarakan lebih lanjut,” tuturnya.

Namun, rencana penambahan KBLI maupun pengelolaan melalui badan hukum koperasi perlu dibedakan dengan pemenuhan perizinan yang diwajibkan untuk kegiatan pertambangan. Jenis dan kewajiban perizinan atas aktivitas di lokasi tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada instansi pemerintah yang berwenang.

Pertimbangkan Biaya Izin dan Cadangan Batu

Yani mengatakan bukan berarti dirinya tidak ingin mengurus izin. Ia mengaku masih mempertimbangkan biaya serta potensi cadangan batu yang tersedia di lahan tersebut.

“Saya bukannya tidak mau bikin izin galian, tetapi karena galian batu saya tidak tahu banyak atau tidaknya, sedangkan izin galian C berapa ratus juta yang mesti ditempuh. Apakah mungkin galian cacing saya tempuh perizinan seperti itu?” katanya.

Menurut dia, luas lokasi penggalian bahkan tidak mencapai satu hektare. Kondisi itu membuatnya khawatir biaya yang dikeluarkan untuk mengurus perizinan tidak sebanding dengan ketersediaan material.

“Saya khawatir batunya sebulan dua bulan enggak ada lagi, jadi enggak pulang modal. Kalau lahan batunya luas seperti di Gunungbatu, Cigeulis, tentu lebih leluasa karena luas, sedangkan kalau punya saya enggak sampai satu hektare,” ujarnya.

Pengakuan tersebut membuat aspek legalitas kegiatan menjadi bagian penting yang perlu diperjelas. Terlebih, aktivitas di lokasi telah menggunakan alat berat dan material hasil penggalian diakui diperjualbelikan, meskipun pengelola menyebut sebagian turut dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Radar Nusantara masih akan meminta keterangan Camat Cimanggu serta instansi yang berwenang di bidang pertambangan dan lingkungan hidup untuk memastikan status kegiatan tersebut, jenis perizinan yang wajib dipenuhi, serta ketentuan yang berlaku terhadap penggalian dan penjualan material batu di lokasi itu.

(Wan/Gus).