Biaya Rutin Dinas Tarukim Humbahas TA.2016 Terindikasi Korupsi

Doloksanggul, RN. Biaya rutin Dinas Tata Ruang Dan Pemukiman (Kadis Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman-red) Kabupaten Humbang Hasund...

Doloksanggul, RN.
Biaya rutin Dinas Tata Ruang Dan Pemukiman (Kadis Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman-red) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) Ta 2016 terindikasi korupsi, pasalnya SPJ dari kegiatan dengan nomor rekening 1.05.1.05.01.01.5.2 untuk Program pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp 1.010.545.698 di rekayasa.

Kegiatan Program pelayanan Administrasi Perkantoran terkesan direkayasa diantaranya, jasa surat menyurat Rp 7,5 juta, jasa komunikasi ,sumber daya listrik dan air Rp 81 juta, penyediaan jasa kebersihan kantor Rp 49 Juta dan kegiatannya lainya. Sehingga pihak BPK wilayah Sumut II disebut sebut menemukan kejanggalan atministrasi pertanggung jawaban yang tidak sesuai dengan yang terlampir.

Terkait issu pihak BPK menemukan kejanggalan atas laporan keuangan di Dinas Tarukim Humbahas, Harry Marbun Kepala Badan PPKD Humbahas membenarkan pihak BPK benar telah melaksanakan tugasnya untuk pemeriksaan keuangan yang sifatnya masih praaudit. Selanjutnya pada bulan ke-3 akan dilaksanakan pemeriksaan keuangan secara konsprensif atau secara menyeluruh atas laporan keuangan Ta 2016.

Disoal pihak BPK pada saat pemeriksaan praudit BPK menemukan kejanggalan atas laporan keuangan tadi, Harry Marbun membantah kalau pihak BPK menemukan hal dimaksud. “Belum ada laporan pemeriksaan oleh BPK, saat ini kehadiran BPK sifatnya masih pra audit.pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak BPK di fokuskan di laporan SKPD yang sudah tidak ada lagi. Jadi tidak perlu di heboh hebohkan kalau ada laporan ada BPK menemukan kejanggalan”,katanya.

Dari regulasi aturan yang berlaku, bahwa penyerahan pelaporan SPJ yang disebut dengan tutup anggaran, oleh satuan kerja paling lambat pada tanggal 31 Desember 2016, selanjutnya bila ditemukan kekurangan berkas laporan pertanggung jawaban akan dilengkapi dari SPJ dimaksud, tukasnya.

Kalau dikatakan berpeluang ada kejadian seperti yang dimaksud, sangat kecil kemungkinannya, karena Kabupaten Humbahas  sudah empat memperoleh opini WTP dari BPK, prestasi itu membuktikan bahwa pelaporan keuangan tidak perlu lagi diragukan apalagi harus diajari,demikian jugahalnya para ASN termasuk ketat  dalam setiap arus laporan keuangan.

Sementara itu, Rockefeller Simamora Kadis Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Humbahas, saat dikonfirmasi wartawan via henpon selulernya, Rabu (18/1) terkait temuan BPK atas Kegiatan Program pelayanan Administrasi Perkantoran terkesan direkayasa, tidak menjawab. (one)