Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Balai Pertemuan Kartini Mulai Terbongkar

Tebing Tinggi, RN. Dana pembangunan balai pertemuan kartini kota tebing tinggi yang luasnya bangunannya berkisa 1699 m2 seakan menjadi...

Tebing Tinggi, RN.

Dana pembangunan balai pertemuan kartini kota tebing tinggi yang luasnya bangunannya berkisa 1699 m2 seakan menjadi malapetaka. Dimana bangunan yang sudah empat (4) kali sudah dilakukan pelelangan dan besaran keseluruhan dana mencapai Rp 18,2 miliar rupiah itu masih saja terbengkalai.

Terbengkalainya pembangunan balai pertemuan itu seakan menjadi misteri yang belum bisa diungkapkan, hingga sampai saat ini bangunan tersebut masih saja tetap terbengkalai. Namun mengapa penegak hukum seakan belum bertindak....??? atau memang penegakan hukum mengenai tindak pidana korupsi di Kota Tebing Tinggi memang sudah mandul....???

Kenyataan ini tidak membuat pihak oknum Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi merasa gentar, walau bermacam kritikan tajam yang dilakukan pihak LSM dan Wartawan. Tetapi sikap cuek oknum Dinas tersebut seakan selalu dipertontonkan, hingga diduga punya beking yang mampu mengkaper/meredam segala permasalahan korupsi di Kota Tebing Tinggi ini.

Sikap oknum berinisial “AN” yang mengaku bertanggungjawab mengenai pembangunan balai pertemuan kartini itu dicoba dikonfirmasi oleh awak media dan alasan dapat pada kenyataannya memang oknum tersebut selalu berkilah dan selalu banyak alasan ini-itu.

Sementara konfirmasi awak media pada pihak Kejaksaan Negeri Kota Tebing Tinggi, menerangkan bahwa permasalahan itu akan mereka pelajari dan akan mereka coba lakukan penyelidikan. Tetapi oknum Kejaksaan tersebut tidak memberikan kepastian kapan penyelidikan itu akan dilakukan.

Fakta seperti ini seakan mengiris hati masyarakat Kota Tebing Tinggi sebab banyaknya anggaran APBD kota ini yang diduga disalah gunakan oleh oknum pejabat dinas. Penyalah gunaan anggaran itu diduga merupakan perbuatan yang mengarah pada perbuatan untuk memperkaya diri sendiri. Sementara oknum tersebut diduga telah melalaikan tugasnya dalam mengelola anggaran APBD. (SU1)