Proyek BBWS Citarum Jadi Ajang Korupsi

Bandung, RN.  Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi  SS. Sukamandi cs, SS. Jengkol cs, SS. Gadung cs, SS. Rancabango cs, SS. Beres cs, ...

Bandung, RN. 

Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi  SS. Sukamandi cs, SS. Jengkol cs, SS. Gadung cs, SS. Rancabango cs, SS. Beres cs, SS. Bandung cs,  dengan Nomor Kontrak : HK.02.03/PPK.IRG.II/PJPAC/05/2015 Sumber Dana LOAN No: 8027-ID dengan lokasi kegiatan Kab. Subang yang dilakasanakan oleh PT. BRANTAS ABIPRAYA  (Persero) sesuai dengan hasil investigsi Radar Nusantara  dilokasi kegiatan terindikasi sarat berbagai penyimpangandan terindikasi juga gagal konstruksi, dimana kondisi pekerjaan yang sudah habis masa pelaksanaannya sudah banyak yang rusak/ambruk.

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan perusahaan BUMN sangat tidak sesuai dengan label perusahaan tersebut, dimana kondisi pekerjaan tersebut sudah banyak yang hancur, seperti pasangan batu bronjong yang sudah ambruk, pasangan batu belah yang sudah retak, miring hingga 5-10o dan  diperkirakan akan segera ambruk akibat pada pelaksanaannya tidak dilakukan pekerjaan pondasi sesuai dengan gambar kerja, pengangkatan sedimentasi tidak merata.

Penggunaan matrial batu yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pasangan batu belah, di beberapa titik lokasi kegiatan tidak dilakukan urugan tanah kembali, pelaksanaan pekerjaan urugan tanah kembali sudah banyak yang ambruk, permukaan TPT sudah turun akibat pekerjaan pondasi yang tidak sesuai dengan rencana kerja penggunaan batu muka pada pekerjaan pasangan batu belah yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pasangan batu muka dll.

Kasatker PJPA (Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Citarum dalam hal ini tidak dapat berbuat banyak atau tidak berani memberikan teguran kepada Penyedia Jasa (PT. BRANTAS ABIPRAYA) Untuk melakukan pembongkaran terhadap pekerjaan yang tidak sesuai  dan melakukan pekerjaan ulang terhadap pekerjaan tersebut, bahkan para pejabat tersebut terkesan dengan sengaja membiarkan kondisi pekerjaan tersebut, hal ini terjadi diduga akibat telah terjadi atau para pejabat tersebut telah sepakat dan  bersama-sama telah melakukan Tindak Pidana Korupsi  dengan Penyedia Jasa. Hal tersebut juga dapat dibuktikan dengan telah diterimanya hasil pekerjaan tersebut dengan Progres 100%.

Berdasarkan hal diatas, diharapkan kepada  BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) segera melakukan pemeriksaan/mengaudit  terhadap hasil pekerjaan tersebut, dan  aparat penegak hukum dalam hal ini Polda Jawa Barat dan Kejati Jawa Barat untuk segera melakukan tindakan hukum sesuai dengan undang-undang  yang berlaku untuk meminimalisir kerugian Negara atau penyelamatan Keuanagan Negara dan sebagai efek jera terhadap para pejabat lainnya. 

Demikian juga halnya dengan para pejabat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air agar mempertimbangkan kembali posisi para pejabat yang menangani kegiatan tersebut(Satker dan PPK), secara umum pejabat yang berada dilingkungan PJPA Citarum. (Humala RN)