Ratusan Karyawan PT.Saraswati Coconut Mengelar Aksi, Tolak Upah Borongan

Sulteng, RN. Ratusan Karyawan  PT Saraswati  Coconut Produk Ampana , Kabupaten Tojo Una-Una ( TOUNA), Provinsi Sulawesi Tengah (SULTENG)...

Sulteng, RN.

Ratusan Karyawan  PT Saraswati  Coconut Produk Ampana , Kabupaten Tojo Una-Una ( TOUNA), Provinsi Sulawesi Tengah (SULTENG), melakukan aksi penolakan upah borongan oleh perusahaan,  sekitar pukul 08. 45 Wita,Rabu (31/1/ 2017). 

Dalam aksi spontan ini, mereka meminta  PT Saraswati Coconut Produk Ampana untuk tidak merubah upah harian menjadi upah borongan yang sudah dilakoni para karyawan selama bekerja di perusahaan itu.’’Perwakilan  pekerja masyarakat Desa Uetoli dan masyarakat Desa Mantangisi itu, diterima  oleh  HUMAS pihak perusahaan, bapak Dody, sekitar pukul 10.00, Wita. 

Tampak hadir dalam pertemuan ini, pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmingrasi TOUNA, diwakili Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan, dan Penempatan Tenaga Kerja, Disnaker, Misnar SP, Suratman SP dan d Kasat Intelkam Polres TOUNA IPTU Reky P.H. Moniung, Kapolsek Ampana Tete IPTU Triyanto, Kades Uetoli  Djois N.S,  dan Kades Mantangisi beserta Staf perusahaan tersebut.’’

Menyikapi permintaan para  pekerja ini, perwakilan  HUMAS perusahan belum bisa menetapkan perubahan pengajian upah harian menjadi borongan. ‘’ Ya, kami belum bisa mengambil keputusan sebelum berkoordinasi  dengan direksi Pusat,’’jelas Dody.  Dikatakan, sambil menunggu  keputusan pihak  Direksi Perusahaan dan hasil rapat internal , untuk sementara waktu kami akan menonaktifkan aktifitas diperusahaan tersebut.  Sebelumnya , ‘’kata Dody, pihak perusahan sudah mendatangi Disnaker setempat,  pada hari Selasa (30/1) kemarin, untuk menyampaikan perubahan  upah harian menjadi upah borongan yang akan dirubah mulai  1 Februari 2017,’’tegasnya.  Pada kesempat itu juga, Suratman, SP mejelaskan, bahwa saai ini UMR Kabupaten TOUNA, senilai Rp. 1.037.500 tahun 2017.’’ 

Jika dirasa upah  upah karyawan ini lebih tinggi dari  harian, maka hal tersebut diserahkan pada perusahaan untuk membuat kesepakan bersama pekerja,’’ungkap Suratman.’’ Kebijakan perusahaan harus dapat dipahami dan saling menguntungkan agar kesejahteraan kedua bela pihak tetap terjaga. Dijelaskan, pihak perusahaan harus duduk bersama dalam penyelesaian upah para pekerja guna mencari solusi  jalan keluarnya. Olehnya, Suratman berharap, dengan kejadian seprti ini harus dibentuk serikat pekerja  atau pengawas, untuk menjembatani  karyawan menyampaikan aspirasinya,’’pungkasnya. (BUD)