Tentang Bantuan Bangub IF 2016 Kabid Pemdes Kuningan Faruk Berdalih

Kuningan, RN. Kabid Pemdes Faruk di lihat seolah olah lepas tangan dengan persoalan Bangub Jabar untuk infrastruktur tahun 2016 kemarin,...

Kuningan, RN.

Kabid Pemdes Faruk di lihat seolah olah lepas tangan dengan persoalan Bangub Jabar untuk infrastruktur tahun 2016 kemarin, terkait dengan adanya persoalan anggaran yang terlambat turun pada ahir tahun tanggal 29/12 tahun 2016, justru banyak menuai kritik dari berbagai kalangan karena di sinyalir anggaran Bangub Jabar Infrastruktur bisa menjerat masalah bagi para Kades terutama tentang mal administrsi.

Di singgung tentang banyaknya desa desa yang meyerap Dana Bangub Infrastruktur, tidak beraturan terutama desa desa yang sudah meyerap Dana Infrastruktur melaksanakan duluan di tahun 2016 (full fainanciring), bahkan ada desa desa banyak yang sedang melaksanakan pekerjaan fisik masuk pada bulan januari 2017 yang belum di Apbdes kan,  Kabid Pemdes faruk justru melemparkan ke pihak pemprov jabar.

Di ruang kerjanya, menurut Kabid Pemdes faruk, "Justru yang mesti di salahkan itu siapa, kenapa anggaranya di turunkan mepet waktu akhir tahun 29/12/2016, kewenanganya provinsi dan pengawasanya di kelola provinsi, kami daerah sebelumnya sudah menghimbau menegur desa desa lewat aplikasi WA untuk dana Bangub supaya di slip kan, kalau sekarang banyak desa yang udah melaksanakan itu mah tanggung sendiri?, pihak provinsi untuk Bangub ini mau turunya dana juga tidak ada pemberitahuan bahkan edaran surat juga tidak ada untuk mengantipikasi masalah ini ".

Seperti apa yang di katakan para kepala desa yang ada di kabupaten kuningan, tentang penggunaan Bangub Rp.50 juta, tidak ada sosilisasi atau arahan dari dinas BPMD di benarkan oleh Kabid Pemdes faruk, yang menjadi kendala menurut Kabid Faruk tidak ada dana buat mensosialisasikan penggunaan Bangub terbentur karena tidak adanya dana.

"Kalaupun di sana ada kekeliruan penggunaan Bangub itu insfektorat yang lebih berwenang nanti", tuturnya.

Di sikapi oleh team investigasi LSM labrak M toha meyikapi Bangub yang turun akhir tahun di kuningan. "Selain ful fainensiring kemungkinan terjadi pelanggaran tentang undang undang terkait tata kelola administrasi yang baik dan benar sangat besar potensinya, menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan  Negara dan UU nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara, batas penggunaan akhir tahun anggaran adalah 31 Desember di laksanakan pada Tahun anggaran berjalan, untuk itu mari kita sama sama kawal persoalan Bangub 2016 ini, jangan sampe nanti ada kekeliruan atau kebocoran anggaran karena yang namanya Korupsi bukan hanya memakan uang tapi dari sisi mal administrsi juga masuk dalam ranah KKN ". (ujang.h/hendra)