Penangkapan Ikan Secara ilegal Bentuk Pelemahan Kedaulatan

Jakarta RN. Direktur Hukum Badan keamanan laut (Bakamla) Laksama TNI Yuli Dharmawanto mengataka bahwa Indonesia bersama negara yang tergabu...

Jakarta RN.
Direktur Hukum Badan keamanan laut (Bakamla) Laksama TNI Yuli Dharmawanto mengataka bahwa Indonesia bersama negara yang tergabung dalam Asia-Pasific Economic Development (APEC) bersepakat untuk lebih gencar memerangi dan mengatasi ulah penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing).

"Hasil dari pertemuan dengan menteri kelautan dan perikanan, negara yang tergabung di APEC Paracas, Peru membuat satu deklarasi, untuk mengatasi Illegal fishing", terang Yuli dalam seminar Nasional bertema "Illegal Fishing dan Kedaulatan Laut Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia" di Hotel Century Park, Jakarta, Rabu (22/3) yang di selenggarakan oleh Kaukus Muda Indonesia  (KMI)

Yuli menambahkan jika pemerintah juga mempertegas pengaturan kelautan Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

"Pengelolaan laut harus sesuai kepentingan pembangunan nasional, itu penjelasan Undang-Undang yang telah di sahkan", ungkapnya.

Sementara menurut  Anton Leonard yang juga Sekretaris Jenderal Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, menuntut agar pemerintah menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan demi kesejahteraan rakyat.

"Laut Indonesia menyimpan potensi luar biasa sumber daya hayati juga non hayati. maka dari itu, pengelolaan laut Harus bertujuan menjadikan semua sumber dayanya bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat", tegas Anton

Kegiatan eksplorasi perikanan di laut menurut Anton juga berpotensi sarat akan tindakan pelanggaran yang merugikan negara.

"Penangkapan ikan secara ilegal, tanpa adanya laporan dan tidak sesuai aturan, adalah bentuk pelanggaran pidana yang bisa merugikan negara. Paparnya.

Di tegasnya pula oleh Anton,  kalau penangkapan ikan secara ilegal merupakan tindakan kriminal lintas negara yang terorganisir, yang telah menyebabkan kerusakan serius bagi Indonesia juga negara lainnya.

"Ini tindakan kriminal, juga bentuk tindakan yang melemahkan kedaulatan suatu bangsa, perlu adanya tindakan tegas, karena selain merugikan baik secara ekonomi juga ekologi", pungkasnya. (Dof)