Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial Sulawesi Tengah Dipercepat

Palu, RN. Guna mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan pemanfaatan kawasan hutan, maka diperlukan kegiatan Pe...

Palu, RN.

Guna mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan pemanfaatan kawasan hutan, maka diperlukan kegiatan Perhutanan Sosial melalui upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat berupa pengelolaan Hutan Desa, Izin Usaha Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan atau pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya hutan.

Atas pertimbangan hal diatas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan Perhutanan Sosial. Hal ini menjadi sangat penting dan fundamental bagi masyarakat, khususnya masyarakat desa. Karena sesuai dengan Nawacita Presiden Jokowi yang ingin membangun Indonesia secara menyeluruh dan merata. Yaitu dimulai dari Desa. Pesan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Menteri Lingkungan Hidup Dr. M Prayogo di depan Gubernur dan Para Bupati dan Walikota se Sulawesi Tengah serta serta jajaran Forkompinda dan Kepala SKPD dalam Seminar dan Lokakarya di Sulawesi Tengah yang mengangkat tema besar, “Membangun Sinergi Untuk Percepatan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial Menuju Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Sulawesi Tengah”, Kamis 30/3/2017.

Ia juga sangat antusias dan bangga dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah karena mendukung penuh Program yang bergulir saat ini. Dan berharap penuh dapat bersinergi. Karena menurutnya program besar ini tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya sinergi semua pihak.

“Disini adalah bagaimana kita dapat Bersinergi dan mensinergikan produktivitas rakyat di sekitar hutan dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai leading sector sesuai Nawacita Presiden saya juga berterimakasih kepada Gubernur Sulteng karena Provinsi inilah yang pertama mendukung kami. Ini sangat strategis guna mempercepat program”, Jelas Prayogo. 

Seperti diketahui Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk yang beragam. Berangkat dari hal diatas Pemerintah mempunyai target di tahun 2019 dapat melepaskan kawasan hutan kepada rakyat dengan cara yang sah dan sampai dengan tingkat Sertipikat. Bukan sekedar izin pakai. guna kesejahteraannya sebesar 12,7 juta hektar, yang sampai dengan hari sudah tercapai 4,1 juta hektar.

Dr Rusdi Bachtiar Rioeh yang dalam kesempatan ini mewakili Gubernur juga sangat antusias atas kebijakan yang diambil Pemerintah Pusat karena di Provinsi ini tingkat pertumbuhan ekonomi paling tinggi se Indonesia tetapi di lain hal angka kemiskinan juga cukup tinggi. Ia berharap dalam acara ini agar program Pusat dapat benar-benar dapat mengangkat kemandirian ekonomi rakyat. Wabil khusus masyarakat Sulawesi Tengah. 

“Saya antusias sekali dengan apa yang digelar hari ini. Karena selama ini dari luas hutan yang ada belum dimaksimalkan oleh masyarakat yang kurang mampu. Maka saya juga berharap kita semua dapat pro aktif guna mewujudkan Sulawesi Tengah yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing. Saya juga pastikan dalam Rancangan jangka menengah. Program ini dapat berjalan dengan baik”,Tegas Rusdi sekaligus membuka secara resmi seminar dan Lokakarya tersebut. 

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan kerjasama antara Balai Pengelolaan Daerah Sungai dan Hutan Lindung Palu-Poso Kementrian LHK dengan unit pelaksana tehnis Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dinas Kehutanan Provinsi Sulteng tentang penanaman dan pemeliharaan pohon Kegiatan penghijauan lingkungan oleh Aparatur sipil negara dan Masyarakat di wilayah kerja KPH. Dan dilanjutkan dengan Seminar dan Lokakarya.
1.    Staff Khusus Kepala Staff Kepresidenan: “Kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial sebagai Komitmen Politik Presiden Jokowi”
2.    Dirjen Penataan Agraria Kementrian ATR/BPN: "Percepatan Implementasi Reforma Agraria di Sulawesi Tengah"
3.    Dirjen PSKL Kementrian LHK: Percepatan Implementasi Perhutanan Sosial di Sulawesi Tengah
4.   Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementrian PDT dan Transmigrasi: Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Potensi Lokal. (manto)