Gubernur Harus Lebih Selektif dalam Menanggapi Permasalahn yang Terjadi di Universitas Palangka Raya

Palangka Raya, RN. Kisruh yang terjadi di universitas Palangka Raya yang terletak di ibukota provinsi Kalimantantan Tengah menuai bany...

Palangka Raya, RN.

Kisruh yang terjadi di universitas Palangka Raya yang terletak di ibukota provinsi Kalimantantan Tengah menuai banyak tanggapan dari berbagai kalangan. Seperti diketahui Universitas Negeri terbesar dan memiliki jumlah mahasiswa kurang lebih 17 ribu mahasiswa. Mahasiswi UPR beberapa bulaan terakhir disibukkan dengan kegiatan demonstrasi yang dilakukan peserta didiknya yang mengatas namakan KBM (Keluarga Besar Mahasiswa, red) UPR.

Awalnya tuntutan aksi KBM UPR adalah untuk meminta tranparansi dana UKT (Uang Kulih Tunggal) dan keterbukaan informasi dikampus UPR yang dinilai sangat mahal dan tidak sesuai dengan fasilitas yang ada dikampus. Pihak Universitas Palangka Raya juga sudah beberapa kali mencoba untuk duduk bersama dengan mahasiswa untuk merumuskan masalah dan mencari solusi dari setiap tuntutan KBM UPR, tetapi dinilai masih belum menemukan solusi yang tepat.

Namun pada aksi KBM UPR pada Senin, 10 April 2017 yang lalu mahasiswa menggelar aksi besar-besaran di halaman kantor Rektorat Universitas Palangka Raya dengan menuntut Rektor untuk mundur dari jabatannya. Selain itu dipertengahan aksi mahasiswa ada peristiwa aneh yang terjadi, dimana aksi yang menuntut rektor mundur tersebut dihadiri oleh Plt. Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Bpk. Syahrin Daulay.   

Dalam Orasinya Syahrin Daulay mengatakan bahwa, "Pada dasarnya pak gubernur siap mendengarkan baik itu langsung atau atau tidak langsung, maksudnya mungkin disampaikan dari kami atau nanti langsung oleh mahasiswa", terangnya.

Hal tersebut langsung menuai kritisi dari berbagain kalangan akademi, mahasiswa dan pimpinan organisasi. Salah satunya dari KOMDA Wilayah VIII Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, Dicky Ricardo Gultom.

“Ada yang janggal dengan kehadiran Plt. Sekda Provinsi Kalimantan Tengah di sela-sela aksi Keluarga Besar Mahasiswa UPR hari ini, Saya sangat menyayangkan hal tersebut, pemerintah provinsi harus paham kedudukan, tugas pokok dan fungsi, namun dengan hadirnya Plt. Sekda akan menimbulkan berbagai macam opini”, ucapnya.

Menurutnya, tidak seharusnya Pemerintah Provinsi ikut campur urusan internal kampus, apalagi jelas dalam tuntutan mahasiswa disebutkan untuk menurunkan rektor. Selain itu juga Dicky meminta pemerintah agar fokus pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.

Ditambahkannya, "Pemerintah tidak perlu repot-repot urus yang bukan menjadi kewenangannya, cukup fokus kepada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kalimantan sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan wakilnya untuk mewujudkan Kalimantan Tengah berkah". 

Terkait aksi lanjutan yang akan di laksanakan KBM UPR nantinya Dicky berharap agar bisa menemukan solusi yang tepat untuk kedua belah pihak dan dirinya meminta agar pemerintah Provinsi mengarahkan mahasiswa yang ingin menghadapnya untuk menempuh prosedur yang tepat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada.

“Semoga cepat selesai, karena mengingat akan ada agenda Wisuda di bulan April ini, dan saat ini masih dalam suasana ujian tengah semester, sehingga sudah sewajarnya kita menjaga situasi tetap kondusif demi kelancaran agenda besar tersebut”, tutupnya. (llk)