Oknum Sudin - Kasie Citata ( DPK ) Kec. Tebet Jaksel Diduga Kuat Mem-Back Up Bangunan Bermasalah

Jakarta, RN. Aturan peraturan dalam perundang-undangan yang termuat dalam UU No. 28 tahun 2002, UU No. 26 tahun 2007, PERDA No. 7 tahu...

Jakarta, RN.

Aturan peraturan dalam perundang-undangan yang termuat dalam UU No. 28 tahun 2002, UU No. 26 tahun 2007, PERDA No. 7 tahun 2010, PERDA No. 1 tahun 2012, PERDA No. 2014, KEPGUB No. 107 tahun 2012, KEPGUB No. 128 tahun 2012, PERMEN PU No. 30 tahun 2006, PERMEN PU No. 15 tahun 2010 PERMEN PU No. 27 tahun 2012 & PERMEN PU No. 8 tahun 2013, sangat jelas diuraikan dalam pasal demi pasal maupun ayat yang saling berkaitan dalam Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) Non Rumah Tinggal & Rumah Tinggal serta SANGSI atas pelanggaran dalam penindakan Penertibaan Pembongkaran.  

Atas adanya aturan peraturan tersebut diatas merupakan  "Sumber Dana ( AMPAO / TKP 86 )", yang di manfaatkan oleh para Oknum Dinas, Sudin, Kasie / Satpel & Sosial Kontrol untuk memenuhi kepentingan Pribadi maupun Kelompok tertentu. 

Dalam hal ini tidak luput juga terjalin kerjasama yang erat  antara Pemilik / Owner, Oknum Citata ( DPK ) & Sosial Kontrol untuk mem-BACK UP suatu pekerjaan bangunan dengan suatu kesepakatan bersama ( LISAN ) atas Nilai Anggaran yang "Harus" disiapkan Pemlik untuk pengamanan di lapangan bilamana kedatangan tamu dari para Sosial Kontrol lainnya agar tidak di laporkan atas Pelanggaran pekerjaan bangunannya yang akan berakibat Penyegelan, Surat Perintah Bongkar Sendiri ( SPBS ) & Penertiban Pembongkaran atas Pelanggaran Beberapa Temuan dari Hasil investigasi TIM RN / RM bersama LSM. 

Pijar Keadilaan atas bangunan Non Rumah Tinggal di Jalan Tebet Raya Blok H No. 52,  Jln. Tebet Timur Dalam I No. 31 Kelurahan Tebet Timur & Bangunan Rumah Tinggal di Jln. Tebet Barat Dalam Raya / Tebet Barat VII, Jln. Kecamatan TEBET Pemkot Jakarta Selatan yang Terindikasi dugaan kuat Mem-BACK UP bangunan bermasalah, untuk memperkaya DIRI maupun Kelompok tertentu sehinggah sangat merugikan Pemprov DKI Jakarta atas Pemasukan Restribusi Daerah. 

Untuk menunjang kinerja Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam Pemberantas Jaringan Mafia Korupsi Terorganisai( KKN ) bersarang di Pemerintahaan, sangat mengharapkan pada Pemerintah untuk dapat menindaklajuti atas Penyalahgunaan Wewenang / Jabatan di jajarannya. Jaringan Mafia Korupsi( KKN ) harus diberantas dari sejak dini  mulai dari yang terkecil ( PUNGLI ). ( SP. PANJAITAN )