Ketua Komisi IV DPRD Lamtim : "Ibunya Akmal Ayuknya ..."

Lampung Timur, RN Muncul mosi tidak percaya kepada anggota Komisi IV DPRD Lamtim, Akmal Fatoni dari Fraksi PKB. Ia disinyalir tidak mun...

Lampung Timur, RN

Muncul mosi tidak percaya kepada anggota Komisi IV DPRD Lamtim, Akmal Fatoni dari Fraksi PKB. Ia disinyalir tidak mungkin akan menindaklanjuti perihal dugaan tindakan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dana BOP PAUD dan dana dari BP PAUD dan Dikmas yang dilakukan oleh Ridarotul Aliyah. Akmal ternyata keponakan Rida, silsilahnya antara ibu atau orangtua Akmal dan Amin Tohari suami Rida adalah kakak beradik. Sedangkan Rida berstatus istri kedua Amin Tohari. Sejak Akmal dimintai statement pada 6/6 terindikasi belum koordinasi dengan Ketua Komisi IV, Hj. Nanik Hermin Astuti,A.Md.

Oleh karena itu, Ketua Komisi IV DPRD Lamtim Nanik diharap menindak lanjuti dugaan tindakan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dana yang dilakukan oleh Rida. Kemudian, Nanik meminta agar dibuatkan surat laporan yang ditujukan kepada Ali Johan Arif Ketua DPRD Lamtim dari Fraksi PDI Perjuangan. "Sebaiknya dibuatkan laporan tertulis, jadi lebih mudah mempelajari ceritanya seperti apa dan saya bisa punya data yang akurat. Kirimkan saja surat resmi ke Ketua DPRD Lamtim, nanti pasti sampe ke tangan saya sebab disposisinya ke komisi empat, saya menyikapi karena sifatnya umum",kata Ketua Komisi IV DPRD Lamtim kepada Radar Nusantara via ponselnya Minggu, 16/7 jam 8:59 WIB.

Nanik mengatakan hubungan antara Akmal Fatoni dan Ridarotul Aliyah, silsilahnya adalah ibu kandung Akmal dan Amin Tohari adalah kakak beradik. Sedangkan Rida merupakan istri kedua Amin Tohari mantan Wakil Ketua I DPRD Lamtim.

"Ibunya Akmal itu ayuknya Amin",ucap Nanik dari Fraksi PKS Dapil 5.

Suhartini bendahara Himpaudi Lamtim mengatakan, dana yang terkumpul bersumber dari dana BOP PAUD sesuai jumlah peserta diklat lanjutan. "Dana sesuai jumlah peserta dan kalau sumber (dana BOP PAUD) sudah dijelaskan bu Rida",tuturnya dirumah pada, 16/6.

Perihal tentang Rida sebagai Ketua Himpaudi Lamtim sekaligus panitia penyelenggara kegiatan diklat lanjutan bagi 385 PTK PAUD se-Lamtim telah di publikasikan Radar Nusantara edisi 149 berjudul "Diklat Himpaudi Tidak Sesuai Standar Operasional Prosedur, 150 berjudul "Ketua Panitia Diduga Korupsi Biaya Diklat Lanjutan" dan edisi 151 berjudul "Komisi IV DPRD Lamtim Akan Panggil Ketua Himpaudi Lamtim". 

Sumber biaya diklat lanjutan sedianya dari hasil pengajuan proposal kepada Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Propinsi Lampung sejak 2013. Akan tetapi, Rida diduga melakukan pungli Rp. 200 ribu - Rp.400 ribu perpeserta pada, 27/4 - 1/5 - 2017dan 10 - 15 Mei 2017.

Kepala PAUD Darul Husna Desa Pakuan Aji Kec. Sukadana, Muhamad Munir merasa keberatan atas pungutan Rp.400,000. untuk biaya dikjut bagi 2 tenaga pendidiknya, Mimike Haryanti dan Zulistriyah. "Kenapa biaya diklat dibebankan pada guru, terpaksa bayar pakai uang saya Rp.400, 000. karena kami belum pernah terima BOP",keluh Munir.

Kesimpulannya, Ridarotul Aliyah Ketua panitia melaksanakan kegiatan diklat lanjutan bagi 385 PTK PAUD Lamtim akan tetapi tanpa ada kesepakatan dengan pihak Disdikbud Lamtim, hanya sekedar pemberitahuan. Para PTK PAUD tidak ada izin dispensasi dari Disdikbud Lamtim. Sedangkan para PTK PAUD melalaikan tugasnya dengan meliburkan murid selama seminggu. Lagipula sebagian besar peserta diklat lanjutan disinyalir belum lulus diklat dasar. Ketua dan anggota panitia kegiatan diklat lanjutan diduga melakukan pungutan liar dengan cara memungut biaya Rp 200 ribu - Rp 400 ribu setiap peserta. Selama 6 hari kegiatan akan tetapi para peserta diklat lanjutan tidak disediakan penginapan. Mereka bermalam di kantor PKK pada 27/4 - 1/5 dan PBNU Lamtim pada 10 - 15 Mei serta menumpang tidur dirumah rekan panitia di Kota Sukadana, tidak menerima ATK dan tidak mendapat uang tranport. Dirjen BP PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak mungkin menghapus dana pembantuan biaya program diklat berjenjang melalui BP PAUD dan Dikmas Lampung. Karena diklat berjenjang sebagai salah satu program rencana strategi (renstra) Mendikbud. Menurut sumber terjadi dugaan markup, karena, peserta diklat gelombang pertama sekitar 210 orang dan terkumpul dana Rp 84 juta dan gelombang kedua sekitar 54-85 orang. Sedangkan menurut Rida seluruh peserta diklat lanjutan berjumlah 385 orang.

Kegiatan diklat berjenjang meliputi diklat dasar dan diklat lanjutan serta diklat mahir.

Dilansir dari himpaudijateng.com bahwa bidang penelitian dan pengembangan (litbang) Himpaudi PW Jawa Tengah,  program kerja tahun 2017 proyeksi utamanya dengan menyelenggarakan kegiatan diklat berjenjang GRATIS pada 1 - 4 Juli 2017 untuk anggota Himpaudi sesuai kriteria 3T dengan sasaran utama adalah bagi pendidik yang kualifikasi pendidikannya masih SMA dan bertugas di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal). Bahkan para peserta mendapatkan sarana dan prasarana copy materi diklat berjenjang dan ATK penunjang diklat serta fasilitas penginapan. (Ropi)