Penggunaan Dana Desa Perlu Pengawasan Ketat

Brebes, RN      Demi meningkatkan ekonomi masyarakat secara global Pemerintah kucurkan dana APBN ke semua desa di negeri ini yang bi...

Brebes, RN    

Demi meningkatkan ekonomi masyarakat secara global Pemerintah kucurkan dana APBN ke semua desa di negeri ini yang biasa disebut DD (dana desa) mulai tahun 2015 sampai sekarang 2017. 

Masyarakat pun kini sudah merasakan kemajuan pembangunan di bidang infrastuktur di setiap desa yang mana jalan jalan desa kini sudah layak bahkan bisa dikatakan sangat jarang yang rusak berat, hal ini sangat membantu  masyarakat dalam meningkatkan  ekonomi .

Dalam penggunaannya  sudah seharusnya ada  pengawasan yang benar benar dalam pelaksanaannya agar tidak terjadi penyimpangan anggaran yang pada akhirnya merugikan negara terlebih masyarakat. Transparansi pun merupakan salah satu upaya mempersempit penyelewengan dalam penggunaan dana desa di semua sektor. 

Lain halnya dengan desa Lemahabang Kec. Tanjung Kab. Brebes yang dalam penggunaan anggaran dana desa 2016 diduga Kepala Desa Lemahabang Masyhadi S.Pd.I., M.Pd. menggunakan jabatan menyelewengkan sebagian dari dana desa Lemahabang. 

Berdasarkan informasi dan bukti yang diterima wartawan media ini dari masyarakat bahwa Kepala Desa Lemahabang  diduga menyelewengkan sebagian dari dana desa 2016 dengan berbagai tehnik seperti pembelian spilit, pembayaran konsultan pembuatan (DE) dan fotocopy dan penjilidan dana desa. 

Pembayaran konsultan seharusnya kwitansi  tertera  yang memberikan siapa yang menerima siapa yang mengetahui siapa, namun di desa Lemahabang terlihat janggal karena yang menerima dan yang mengetahui adalah nama yang sama. Selain dari itu pengadaan spilit pun hanya ada 1 dump truk sedang namun biaya yang di keluarkan bendahara sangat fantastis atas perintah Kades secara lisan dan ditandatangani Kades sebagai yang mengetahui.
    

Ketika ditemui di kediamannya Kepala Desa Lemahabang mengakui tanda tangan yang ada di kwitansi tersebut benar tanda tangan beliau serta mengatakan, "kalau mau lebih jelas langsung ke TPK (Team Pelaksana Kegiatan) aja mas" ujar beliau. Keterangan dari salah seorang TPK mengatakan kami hanya bawahan mas apa perintah pak Kades  kami harus nurut walaupun seharusnya kami tau bahwa itu salah. Bukan hanya kwitansi yang agak janggal  temuan Inspektorat  Februari 2017 sangat menakjubkan yang mana pengadaan air bersih SPJ dan realisasi ada selisih anggaran mencapai ± 84jt. Hal ini diakui Kepala Desa Lemahabang karena hasil temuan Inspektorat tersebut di tandatangani  Kepala Desa dan dilengkapi stempel pemerintahan desa.
    

Ditemui di kantornya Camat Tanjung Sugeng Basuki, SH. MSi. mengatakan terkait dengan desa Lemahabang, "kami dari pihak kecamatan sering mengingatkan agar dalam pengelolaan  anggaran yang masuk atau yang diterima pemerintahan desa harus benar benar transparansi dan digunakan sesuai  dengan aturan karena bila tidak bisa jadi suatu bom yang sewaktu waktu bisa meledak, namun namanya manusia beda beda mas," ujar beliau. Terkait dengan temuan Inspektorat tersebut Camat Sugeng juga menerima surat pemberitahuan dari Inspektorat, "namun kami hanya bisa memberi saran karena wewenang kami terbatas  mas," tambah beliau. (Deftar Sinaga)