Sistem dan Prosedur Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang Digunakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Bogor, RN Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), khususnya sektor Perdesaan dan Perkotaan di wujudkan dalam sistem ...

Bogor, RN

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), khususnya sektor Perdesaan dan Perkotaan di wujudkan dalam sistem dan prosedur (sisdur) yang meliputi Pendataan, Penilaian, Penetapan, Pembayaran, Penagihan, Keberatan, dan Pengurangan.

A. Pendataan 

Pendataan merupakan kunci penting karena memberi informasi tentang lokasi dan karakteristik objek, serta subjek PBB. Pendataan bersifat dinamis dan harus selalu dilakukan penyesuaian karena perubahan karakteristik objek dan subjek pajak seperti perubahan fungsi, kepemilikan, pemecahan, warisan, hibah dan lain sebagainya. Dalam pendataan, lokasi objek pajak diwujudkan dalam peta dan setiap objek diberi identifikasi berupa nomor objek PBB. Peta ditata dan di administrasi mulai dari yang paling luas, yakni kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, dukuh dan blok. Di luar basis data peta, juga dibangun basis data karakteristik objek dan subjek pajak, yang antara lain meliputi alamat, luas, fungsi objek, nama pemilik dan lain sebagainya. Nomor identifikasi objek pajak yang menjadi pengait antar basis data.

B. Penilaian 

Penilaian berkaitan dengan memperkirakan NJOP untuk setiap objek PBB, yakni bumi dan atau bangunan. Pada umumnya penilaian dilakukan secara masal (masa appraisal), meski ada berapa objek yang dinilai secara individual. UU 28/2009 memungkinkan penilaian dengan pendekatan harga pasar, biaya dan kapitalisasi. Sekarang ini biasanya penilaian untuk bumi menggunakan pendekatan harga pasar, untuk bangunan menggunakan pendekatan biaya dan untuk objek yang tidak ada data pembandingan, seperti hotel mewah menggunakan pendekatan kapitalisasi, hasil penilaian merupakan nilai indeks rata-rata (ZNT). UU mengamanatkan untuk melakukan penilaian setidaknya tiga tahun sekali, dan untuk daerah yang memiliki perkembangan harga tanah yang tinggi penilaian dapat dilakukan setahun sekali. Basis data ZNT yang dikatakan dengan basis data peta, basis data objek dan subjek memberikan informasi NJOP masing- masing objek PBB. NJOP ini kemudian harus ditetapkan oleh bupati / walikota dalam peraturan bupati / walikota.

C. Penetapan 

Penetapan PBB terhutang dilakukan dengan mengalikan tarif PBB dengan NJOP objek yang bersangkutan. Dalam penetapan inilah surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) dicetak untuk disampaikan kepada wajib pajak.

D. Pembayaran dan Penagihan 

Pembayaran PBB dilakukan dari bank, kantor UPT, dan Pelayanan mobil keliling. Wajib pajak yang sudah membayar PBB akan mendapatkan Slavina surat tanda terima setoran pajak (STTS), dari STATS bidang dan UPT pajak daerah memonitor perkembangan penerimaan PBB dan mengidentifikasi kepatuhan Wajib pajak setiap periode. Pada wajib pajak yang belum bayar kewajiban PBBnya dapat dilakukan langkah-langkah penagihan PBB. Sebelum menempuh langkah penagihan formal, wajib pajak yang belum membayar PBB perlu diingatkan secara informal untuk mengetahuinya sebab ketidakpatuhannya, ketidakpatuhan bisa terjadi karena SPPT tidak sampai, lupa membayar pajak, sudah membayar kolektif melalui aparat, benar-benar sengaja tidak membayar PBB, dan tidak mampunya membayar pajak. Jika SPPT tidak sampai atau lupa biasanya dengan cara informal, kewajiban PBB akan segera hadir dipenuhi. Jika pembayaran PBB melalui kolektif belum juga dibayarkan maka kantor pengurus PBB harus menelusuri jejak oknum yang mengumpulkan pajak karena memiliki kemungkinan penyalahgunaan yang merupakan tindakan pidana. Untuk wajib pajak yang sengaja tidak membayar PBB kantor pajak perlu menindak lanjuti dengan peringatan formal yang dimulai dengan surat tagihan pajak (STP) sampai sita dengan lelang. Untuk wajib pajak yang tidak mampu membayar maka kantor pemungutan PBB dapat menyarankan wajib pajak untuk mengajukan pengurangan pajak.

E. Keberatan 

Keberatan pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak karena wajib pajak menganggap SPPT yang diterima keliru. Kekeliruan bisa terjadi karena anggapan kesalahan karakteristik objek pajak, speti luasan, kesalahan objek pajak seperti nama, alamat dan NJOP seperti terlalu tinggi. Untuk kesalahan  seperti ini wajib pajak berhak untuk mendapatkan perbaikan atau klarifikasi dari badan pengelolaan pendapatan daerah.

F. Pengurangan 

Pengurangan juga merupakan hak wajib  pajak. PBB memang pajak kebendaan, yang tidak ada kaitannya dengan penghasilan pemilik. Namun demikian untuk kasus tertentu Bupati memilki kewenangan untuk mengurangkan beban PBB terhutang. Sekarang ini pengajuan pengurangan disebabkan Karena gagal panen, terkena dampak bencana dan pensiunan sedang kalau untuk perusahaan dikarenakan kondisi terlilit hutang atau perusahaan pailit/mengalami kebangkrutan. (@N)