Yusril Ihza Mahendra Gugat UU Pemilu Ke MK

Oleh: Madsanih Manong Jakarta RN. Tepatnya tanggal 20 juli tengah malam undang-undang pemilu serentak di SAH kan oleh DPR- RI. Sebelum di...

Oleh: Madsanih Manong

Jakarta RN.
Tepatnya tanggal 20 juli tengah malam undang-undang pemilu serentak di SAH kan oleh DPR- RI. Sebelum di sah kan, undang-undang yang dalam pembahasannya cukup alot memakan waktu 9 bulan itu, juga dalam pengesahannya di sidang paripurna juga di warnai dengan aksi walk out dari sejumlah fraksi, diantaranya GERINDRA, PKS, DEMOKRAT dan PAN, adapun pasal yang menjadi perdebatan sengit salah satunya adalah masalah presidential threshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah Nasional, walaupun terkesan janggal dan aneh namun DPR tetap mengesahkan

Setelah DPR ketok palu pertanda undang-undang pemilu di sah kan sontak beberapa partai diantaranya GOLKAR dan PPP langsung menyatakan dukungan kepada incumbent Jokowi Widodo di pemilu 2019 untuk maju sebagai presiden kembali

Namun, untuk dapat menggugurkan UU tersebut tersebut kini harus ditempuh melalui jalur perlawanan di mahkamah konstitusi. Ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) yang juga seorang pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra melawan dengan melakukan gugatan ke mahkamah konstitusi, salah satu pasal yang akan di judicial review adalah masalah ambang batas presidential threshold. Sungguh ini adalah momentum  yang di tunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, karena perjuangan perlawanan terhadap ketidak adilan, pantang menyerah selama ini konsisten terus di lakukan profesor hukum (Yusril Ihza Mahendra)

Saya memprediksi ketika gugatan pak Yusril nanti di kabulkan dan ambang batas pencalonan presiden nol persen, maka konstelasi dukungan terhadap incumbent presiden Jokowi akan berubah, partai-partai yang menjadi peserta pemilu akan mencalonkan masing-masing calon presidennya, dan pesta demokrasi akan makin semarak.

Masyarakat akan memilih figur calon presiden dan partai atau Dewan secara serentak yang akan  merubah drastis peta kekuatan politik nasional secara signifikan, masyarakat memilih figur presiden sekaligus memilih partai nya. Dengan pola pemilu yang demikian maka partai besar bisa menjadi kecil, begitu juga sebaliknya, karena kuatnya figur tokoh calon presiden untuk menuju Indonesia menjadi lebih baik. (Id)