Alokasi Dana Bankeu Pusaka Mulya Tidak Tepat Sasaran Syarat Kepentingan

Purwakarta, RN   Desa Pusaka Mulya Kec. Kiarapedes Kab. Purwakarta Jawa Barat sekitar bulan Mei 2017 lalu mendapatkan Bantuan Keuangan...

Purwakarta, RN 

Desa Pusaka Mulya Kec. Kiarapedes Kab. Purwakarta Jawa Barat sekitar bulan Mei 2017 lalu mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemda Purwakarta.

Hanya saja terkait pengalokasian dana Bankeu tersebut dinilai tidak tepat sasaran yaitu seharusnya di bangunkan diatas tanah Desa itu, tetapi malah di bangunkan di atas tanah Dinas vertikal milik Kehutanan.

Dana Bankeu tersebut dialokasikan untuk membangun beberapa kios serta paving blok diarea tempat rekreasi diatas tanah Dinas Kehutanan.

Kades Pusaka Mulya Ahmad Hendri ketika hendak dikonfirmasi sedang tidak berada ditempat" Kata Agus staff Desa itu.

Agus menambahkan bahwa pengalokasian anggaran Bankeu di atas Tanah Dinas Kehutanan yang merupakan tempat rekreasi itu atas prakarsa pak Kades" terang Agus.

Penggunaan alokasi anggaran Bankeu tersebut seharusnya dibangun di atas tanah milik Desa setempat dan tidak boleh dibangun diatas tanah lain" Kata Edi Kasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa ketika dikonfirmasikan Radar Nusantara di area kantor Kejaksaan Kamis ( 24/8) kemarin.

Selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secepatnya diminta memanggil Kades Ahmad Hendri terkait penggunaan anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran dan dugaan syarat syarat kepentingan.

Padahal hotmix jalan menuju tempat rekreasi di atas lahan Kehutanan itu sudah hancur dan mengapa tidak memperbaiki jalan itu.

Selain itu di daerah Desa itu masih banyak jalan lingkungan yang harus dibenahi.

Ditempat terpisah Ketua LSM Patriot Siliwangi Indra Irawan SH ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa ketika menyangkut tanah sampai sejauh mana hubungan etika menyangkut kepemilikan.

Apakah pihak Perhutani sudah memberi ijin kepada Pemda Purwakarta khususnya kepada Desa Pusaka Mulya untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pisik, jangan sampai besok lusa terjadi persoalan Hukum.

Sementara masyarakat saja yang mengambil cacing di atas tanah menjadi persoalan Hukum" terang Indra.

Selanjutnya bahwa anggaran itu harus jelas peruntukannya yaitu sesuai DPA, Kalau tidak hari ini Kepolisian dan Kejaksaan diminta bekerja sesuai Tupoksinya yaitu melakukan Penyidikan" tegas Indra.

Apalagi jika pengalokasin anggaran itu terjadi dugaan syarat dengan penyalahgunaan. (Bbl/Tim Red)