Indonesia - Malaysia Akan Tindak Taksi Ilegal Antar Negara

0 radar nusantara Rabu, 23 Agustus 2017 Edit this post

Pontianak (Kalbar), RN Pemerintah Provinsi Kalbar bersama pihak pemerintah Negeri Sarawak Malaysia, menjalin kerjasama menertibkan taks...

Pontianak (Kalbar), RN
Pemerintah Provinsi Kalbar bersama pihak pemerintah Negeri Sarawak Malaysia, menjalin kerjasama menertibkan taksi ilegal yang selama ini beroperasi di kedua negara dalam waktu dekat. Karena banyak laporan mengenai taksi ilegal yang mulai meresahkan kedua negara.

"Sekarang ini banyak taksi gelap berkeliaran keluar masuk ke Indonesia maupun Malaysia untuk angkut penumpang, ini sebenarnya tidak boleh. Karena kedua negara telah bersepakat menggunakan angkutan umum seperti bus atau angkutan massa lainnya yang legal, sebab menyangkut keamanan kedua negara dan akan kita razia di pintu perbatasan dalam waktu dekat ini,” ungkap Cornelis saat dikunjungi Menteri Muda Pengangkutan Sarawak, Malaysia di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (22/8/2017).

Gubernur Kalbar mengimbau kepada masyarakat kalbar untuk menaati aturan yang telah disepakati terkait hubungan internasional kedua negara tersebut. "Tolong kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan taksi gelap (ilegal) jika berpergian ke Malaysia, taati aturan, serta memahami hubungan internasional,” tegasnya.

Sementara Menteri Muda Pengangkutan Sarawak Malaysia, mengatakan bahwa permasalahan taksi ilegal di kedua negara sudah sangat mengkawatirkan, sebab wilayah Kalbar yang berbatasan darat langsung dengan Sarawak Malaysia menjaga keamanan kedua negara, pasalnya dengan menggunakan taksi ilegal tersebut sering mendapatkan laporan adanya tindakan kriminal dalam taksi ilegal tersebut," ungkap YB Datuk Dr Jerip Anak Susil.

“Kedatangan kami selain membahas isu-isu tersebut, kedarangan kami ini ingin mempererat hubungan kedua negara terutama Sarawak Malaysia dan kalbar Indonesia," terang YB Datuk Dr Jerip Anak Susil.

Bukan hanya permasalahan taksi ilegal yang dibahas kedua pemimpin tersebut, namun juga membahas pos pintu lintas batas negara (PLBN) yang berbatasan langsung kedua negara, karena pada saat ini dua dari tiga PLBN belum bisa untuk lalu lintas kendaraan yakni PLBN Nanga Badau dan Aruk.

Terkait ini, Gubernur Cornelis akan mengupayakan ini ke Pemerintah Nasional, karena harus ada pembicaraan antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden RI. (Santo)