Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Terkesan Ikut Melindungi Beberapa Dinas

Serdang Bedagai, RN      Pelaksanaan pekerjaan proyek tahun 2015 s/d tahun 2017 di Kabupaten Serdang Bedagai mestinya menjadi acuan bu...

Serdang Bedagai, RN    

Pelaksanaan pekerjaan proyek tahun 2015 s/d tahun 2017 di Kabupaten Serdang Bedagai mestinya menjadi acuan buat penegak hukum untuk bertindak tegas sebab inspektorat diduga tidak kompeten dan diduga ikut melindungi beberapa Dinas yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai aturan hukum tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
    

Fakta ini terungkap di beberapa Dinas di Kabupaten Serdang Bedagai, salah satunya Dinas Bina Marga yang sudah menggabungkan diri pada Dinas Pekerjaan Umum. Adapun permasalahan itu menyangkut tentang banyaknya pekerjaan proyek yang dikerjakan tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan (KAK, RKS, BQ) yang diduga merugikan Keuangan Daerah/Negara, ditambah dengan ditemukannya proyek yang sama sekali tidak dikerjakan alias diduga Fiktif.
    

Menelusuri akan hal itu, pihak media RN sengaja menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara dengan sudah berulang kali mencoba memberikan masukan atas fakta di lapangan tentang pelaksanaan berbagai proyek di Kabupaten Serdang Bedagai itu.
    

Namun sayangnya tidak satu pun Pejabat Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan malah Bupati Serdang Bedagai juga ikut tidak tanggap menanggapi laporan tersebut atau tidak mau memberikan jawaban atas surat yang di layangkan pihak media RN. Sikap seperti ini seakan menimbulkan kecurigaan bahwa pihak Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai diduga sengaja melakukan pembiaran atas pelaksanaan pekerjaan proyek yang diduga telah merugikan keuangan Daerah/Negara.
    

Mencoba menyurati dengan memberikan laporan pada pihak Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai atas berbagai fakta di lapangan tentang permasalahan menyangkut tentang banyaknya pekerjaan proyek yang dikerjakan tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan (KAK, RKS, BQ) yang diduga merugikan Keuangan Daerah/Negara, ditambah dengan ditemukannya proyek yang sama sekali tidak dikerjakan alias diduga Fiktif itu. Ternyata masih juga menemukan jalan buntu sebab pihak Kejaksaan terkesan ikut-ikutan juga memilih bungkam hingga segala laporan pengaduan yang di layangkan pihak media menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara seakan tidak digubris sama sekali.
    

Kenyataan ini sangatlah mengiris hati masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai sebab dugaan kepentingan pejabat di Kabupaten Serdang Bedagai diduga hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya saja. Hal itu terbukti atas temuan BPK RI tahun 2015 tentang pertanggungjawaban belanja atas Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat pada Dinas Bina Marga tidak sesuai fakta yang sebenarnya mencapai Rp 676.298.130 dan bendahara kurang bayar sebesar Rp 145.775.120.

Diantara beberapa permasalahan itu mungkin sudah bisa menjadi bukti bahwa kepentingan masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai untuk pemerataan pembangunan atas sarana dan prasarana masyarakat seakan menjadi proritas terakhir buat Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan paling mengesankan bahwa Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai diduga sengaja hanya memanfaatkan APBD Kabupaten Serdang Bedagai yang notabene adalah uang rakyat untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya saja. (SU1)