Instansi Terkait Harus Kembali Cek Ijin Pelabuhan di Kotim

Sampit, RN   Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin timur M. Shaleh meminta kepada pihak penegak hukum dan intansi terkait supa...

Sampit, RN  

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin timur M. Shaleh meminta kepada pihak penegak hukum dan intansi terkait supaya mengcek seluruh ijin pelabuhan khusus, terminal khusus dan dermaga di Kabupaten Kotawaringin Timur apakah sudah memiliki ijin yang lengkap apa belum. ’’Kami minta instansi terkait dan pihak penegak hukum supaya mengecek ijin pelabuhan di Kotim,’’ ujar M. Shaleh.

Dia juga mengatakan maraknya pelabuhan (dermaga) dan terminal khusus di Kotim ini terutama pelabuhan CPO, pupuk, kernel dan cangkang sawit tidak terdata dengan baik yang semestinya pelabuhan khusus itu untuk bongkar muat CPO sawit namun digunakan untuk bongkar muat barang barang lainya seperti pupuk dan lainnya, jelas itu tidak boleh. ’’Marak pelabuhan CPO di Kotim ini namun digunakan untuk aktivitas bongkar muat pupuk dan lainnya, nah itu tidak boleh harusnya sesuai dengan ijinnya,’’ tutur M. Shaleh.

Salah satu perusahaan besar swasta di Kabupaten Kotawaringin Timur diduga melakukan aktivitas bongkar muat Crude Palm Oil (CPO), pupuk, kernel di pelabuhan  khusus (Pelsus) dan terminal untuk kepentingan sendiri (Tuks) ilegal di wilayah Kecamatan Cempaga dan aliran Sungai Mentaya. “Pengusaha pelabuhan harus mengurus izin dan ditenggat waktu sampai Desember 2016 sesuai pentunjuk Dirjen Perhubungan Laut dan Gubernur Kalteng,” ujar M. Shaleh.

Untuk menghindari pantauan pemerintah, aktivitas bongkar muat di terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri itu dilakukan pada malam hari. Bahkan saat bongkar muat mereka melakukan tanpa dinyalakan lampu alias gelap. Aktivitas itu diduga baru sepekan terakhir dilakukan oleh salah satu perusahaan di daerah itu.

M. Shaleh menyayangkan masih adanya pengusaha yang berani melakukan bongkar muat di Pelsus ataupun Tuks yang belum mengantongi izin resmi. Hal ini pun menurutnya harus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah untuk menertibkannya. “Banyak Pelsus dan Tuks yang belum berizin sama sekali berani melakukan operasional kegiatan ke pelabuhan dan bongkar muat. Perlu ada tindakan tegas terhadap pemilik, pengusaha ataupun pihak yang menggunakan pelabuhan illegal ini,” katanya.

Seperti diketahui, beberapa bulan lalu Gubenur Kalteng, Sugianto Sabran beberapa waktu lalu sudah  mengancam akan menertibkan Pelsus dan Tuks yang belum punya izin di Kalteng. Dia mendesak Dinas Perhubungan Komunikasi dan informasi Kotim untuk mengecek pelabuhan yang diduga ilegal tersebut. (Joe)