Mahasiswa Demo Kejari Sibolga Desak Usut Kasus Korupsi di Sibolga dan Tapanuli Tengah

Sibolga, RN Puluhan mahasiswa yang mengatas namakan diri AMPB SITAP, Aliansi Mahasiswa Pemuda Demokrat Sibolga Tapanuli Tengah, berunju...

Sibolga, RN
Puluhan mahasiswa yang mengatas namakan diri AMPB SITAP, Aliansi Mahasiswa Pemuda Demokrat Sibolga Tapanuli Tengah, berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Sibolga, para mahasiswa silih berganti berorasi mendesak Kejari Sibolga untuk mengusut kasus korupsi baik di SKPD Kota Sibolga maupun di SKPD Tapanuli Tengah.

Dugaan korupsi yang disoroti mahasiswa adalah dugaan korupsi di Dinas Kesehatan Kota Sibolga dan di Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah dan di berbagai instansi lainnya yang berada di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Dugaan korupsi di Dinas Kesehatan Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015 dan TA 2016 berupa dana fogging, pengadaan kelambu, dan biaya perawatan gedung/kantor serta Puskesmas yang nilai mencapai Rp 3 milyar lebih dan di Dinas Kesehatan Tapteng berupa pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, program upaya kesehatan masyarakat, program pengawasan obat dan makanan, dan anggaran program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat senilai Rp 3 milyar lebih, mereka duga terjadi penyimpangan.

Sementara di Dinas KB Tapanuli Tengah mereka duga APBD tahun 2015–2016 digrogoti oleh Kepala Dinas Ibu Arta Siregar berupa informasi program KB Rp 55 juta, pelayanan KB medis operasi Rp 200 juta, operasional badan penyuluh KB Rp 210 juta, pembinaan keluarga berencana Rp 80 juta, pengadaan smartphone Rp 99.057.765, pelayanan KB medis operasi pada kawasan desa tertinggal di permukiman sekitar wilayah hutan Rp 180 juta, monitoring petugas kecamatan ke desa Rp 100 juta, penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan masyarakat Rp 105 juta, monitoring evaluasi program KB Rp 151.400.000, pelatihan kader Rp 300 juta, pembinaan kepada kelompok UPPKS Rp 100 juta, serta pembinaan institusi masyarakat pedesaan Rp 100 juta.

Di Dinas Bapedalda Tapanuli Tengah yang disoroti oleh mahasiswa adalah anggaran TA 2015 senilai Rp 2.099.000.000, yakni progrma peningkatan sarana dan prasarana Rp 252 juta, program pengembangan kinerja pengelolaan dan perusakan lingkungan hidup Rp 660 juta, anggaran perincian dana pemantauan kualitas lingkungan Rp 100 juta serta dana pembinaan pengawasan usaha berwawasan lingkungan Rp 106 juta, diduga di mark up dan diduga dikorupsi.

Dinas Kelautan dan Perikanan Tapteng, Dinas Kesehatan Tapteng, Inspektorat Tapteng, Dinas Kehutanan Tapteng, Dinas Kebersihan dan Kebakaran Tapteng, Dinas Sosial Tapteng, kasus dugaan korupsi rigit beton yang ditangani Kejati agar segera menetapkan tersangka. Mahasiswa menegaskan kalau aspirasi mereka tidak direspon mereka akan melakukan di Kejagung.

Kasi Intel Kejari yang mewakili Kajari yaitu Bapak Bahdrin Idris dalam menanggapi para pengunjuk rasa mengatakan, teirma kasih kepada adik-adik yang memberi dorongan kepada kami, kasus korupsi baik yang dilaporkan maupun tidak dilaporkan penanganannya memang tanggung jawab kami, tetapi personil kita terbatas. Disini jaksa hanya 6 orang, tetapi bukan berarti kasus korupsi tidak kita tangani. Saat ini ada kasus dari penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan dan sudah ada tersangka yang akan kita tahan, kalau ada temuan bukti berkas pada adik-adik tolong diberikan pada kami, mari kita bekerja sama, kata Bahdrin Idris mengakhiri. (Herbert Roberto Sitohang)