Tunjangan Profesi Guru Dikorupsi?

Depok, RN. Dinas pendidikan pemerintah depok pada tahun anggaran 2016 menganggarkan belanja pegawai sebesar Rp. 992,748,,303,234,00 denga...

Depok, RN.
Dinas pendidikan pemerintah depok pada tahun anggaran 2016 menganggarkan belanja pegawai sebesar Rp. 992,748,,303,234,00 dengan realisasi sebesar Rp. 871,017313,688,00 atau terserap 87,74%, dalam anggaran yang telah terserap tersebut terdapat Rp. 146,493,410, 035,00 untuk belanja tunjangan profesi guru (TPG). Tunjangan profesi guru dimaksudkan untuk peningkatan  mutu guru PNS dan bukan PNS sebagai penghargaan atas profesionalitas untuk mewujudkan amanat undang undang guru dan dosen, tujuannya antara lain, mengangkat martabat guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi guru, meningkatkan mutu pembelajaran dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkwalitas, TPG dibayarkan melalui mekanisme transfer daerah dan guru bukan PNS dibayarkan lewat DIPA kementrian pendidikan.

Tunjangan profesi guru dibayarkan 12 bulan dalam setahun.adapun besaran tunjangan profesi guru adalah setara dengan satukali gaji pokok perbulan, sesuai dengan petunjuk teknis,  TPG harus diberikan kepada guru yang memenuhi criteria sesuai dengan  ketentuan dalam hal pencairan tunjangan profesi guru dilaksanakan berdasarkan laporan dari masing masing sekolah kepada sub bagian umum dinas pendidikan melalui system data pokok pendidikan (DAPODIK).

Dari keterangan yang berhasil dihimpun, dan dari data hasil pemeriksaan melalui uji petik terhadap surat keputusan tunjangan profesi (SKTP), pertanggungjawaban penyaluran dana, daftar nominal dan dokumen lainnya diketahui terjadi kelebihan pembayaran dalam  penyaluran dana tunjangan profesi guru sebesar Rp. 238,916,945,00 dengan perincian sebanyak Rp. 58,585,,670,00 diberikan kepada  9 orang guru yang telah meninggal dunia. Padahal sesuai ketentuan bila  pegawai meninggal dunia,  pembayaran tunjangan profesi guru akan dihentikan bulan berikutnya, kemudian ditambah dengan Rp. 37, 570,680,00 diberikan kepada 6 orang guru yang telah pensiun padahal, berdasarkan aturan bagi pegawai yang pensiun pembayaran tunjangan profesi guru akan dihentikan pada bulan berikutnya. Selanjutnya sebesar Rp. 142,760,595.00 diterima oleh 45 orang guru yang sedang cuti, hasil penelusuran pers, diketahui bahwa pihak dinas pendidikan telah mengembalikan  uang tersebut dan dari bagian keuangan juga telah memperlihatkan bukti (BEN17). 

Tetapi persoalan   sanksi hukum atas persoalan  kelebihan  pembayaran dalam pembayaran tunjangan profesi guru tidak serta merta hilang melainkan tetap harus berjalan . hal ini  sebagai mana tercantum  dalam pasal 4  undang undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan  korupsi. Sementara itu M THAMRIN,kepala dinas pendidikan tak pernah  mau dimintakan tanggapan, ia hanya  mengatakan untuk apa lagi  konfirmasi, bukankah persoalan ini sudah  naik berita?. (HERDIAN)