Ketua Komisi IV DPRD Lamtim Panggil Pengda Himpaudi Lamtim

Lampung Timur, RN Telah diadakan kegiatan hearing dengan pengurus daerah (Pengda) Himpaudi Lamtim selaku panitia pelaksana kegiatan di...

Lampung Timur, RN

Telah diadakan kegiatan hearing dengan pengurus daerah (Pengda) Himpaudi Lamtim selaku panitia pelaksana kegiatan diklat lanjutan PTK PAUD Lamtim oleh komisi IV DPRD Lamtim. Tujuan hearing untuk mendengar pendapat Ridarotul Aliyah selaku Pengda Himpaudi Lamtim atau Ketua panitia kegiatan diklat lanjutan Himpaudi Lamtim. Dimana kegiatan diklat lanjutan PTK PAUD Lamtim diduga tidak sesuai SOP dan Permendikbud Nomor 4 Tahun 2017 tentang Juknis DAK Non Fisik BOP PAUD BAB IV angka 12. Untuk kedua kalinya hearing berlangsung secara tertutup diruang komisi III DPRD Lamtim pada Senin, 4/9 jam 10.00 WIB. Rida pengurus daerah (pengda) Himpaudi Lamtim menghadiri hearing didampingi oleh 20 orang dari 24 pengurus cabang (pengcab) Himpaudi Kecamatan selaku panitia pelaksana kegiatan diklat lanjutan PTK PAUD Lamtim.

Pada kesempatan itu, Rida dan rombongan menyampaikan kepada Ketua Komisi IV DPRD Lamtim bahwa mereka telah melakukan rapat sebelum kegiatan diklat lanjutan dilaksanakan. Mereka menyetujui dana BOP digunakan untuk kegiatan diklat lanjutan, dengan menggunakan dana talangan sebelum dikembalikan sembari menunggu dana BOP dicairkan.

"Mereka menggunakan dana talangan dan itu sudah dirapatkan oleh semua pengurus himpaudi kecamatan sebelum pelaksanaan diklat. Sebelum diklat sudah dilaksanakan rapat internal himpaudi kabupaten yang terdiri dari perwakilan himpaudi kecamatan. Artinya mereka sudah clear untuk melaksanakan itu dan tadi saya tanyakan juga jumlah iurannya pun sudah di sepakati dan itupun mereka tidak keberatan. Sifatnya mereka dari Lembaga karena dana itu belum keluar pada waktu kegiatan mereka memakai dana talangan dari lembaga. Setelah dana itu keluar dan dana itu dikembalikan dari dana BOP. BOP sendiri kan diperbolehkan untuk meningkatkan kapasitas," kata Nanik Hermin Astuti kepada pengurus LSM BERKITAB Lamtim usai hearing pada Senin, 4/9 jam 12.00 WIB.

Terdapat Kepala Kober yang mengeluhkan besarnya biaya kegiatan diklat lanjutan yang mencapai Rp.400,000/ peserta. "Kalo di TK lumayanlah masih ada (Kepala dan guru) pegawai negeri, (sedangkan) di kober ini disuruh ngikutin kegiatan yang seperti itu, apalagi dengan biaya (Rp. 400,000/guru). Gak jadi 400,000 dikembalikan 200,000. Ada yang ikut gelombang pertama dan gelombang kedua juga ada," keluh Nyoman Kepala Kober diruangannya dibelakang Kantor Camat Pekalongan, pada, 9/8.

Dana BOP yang digunakan untuk biaya peningkatan kapasitas semestinya tidak melampaui rincian penggunaan perjenis anggaran dana BOP, sesuai usulan dalam rencana kerja dan anggaran satuan (RKAS) PAUD, KOBER dan TK. "Berapa besar nilai rincian penggunaan perjenis anggaran khusus biaya peningkatan kapasitas, apakah mencapai 200 ribu-800 ribu. Sedangkan jumlah penerimaan dana BOP sesuai jumlah murid. Bahkan bagi Kepala PAUD, KOBER dan TK yang memiliki murid sedikit, apalag belum pernah menerima BOP pasti keberatan," tegas Mudabar, RI Ketua LSM BERKITAB Lamtim.

Ketika dimintai pendapat terkait pungutan Rp 200 ribu perpeserta untuk biaya diklat lanjutan, Afwan Rosa,S,Si,MM,MH pejabat dari Lembaga Nomor Satu Republik Indonesia mengatakan bahwa dana BOP memang diperbolehkan untuk biaya kegiatan diklat lanjutan. Namun apabila melebihi Rp, 50 ribu, maka pungutan itu telah melampaui ambang batas. "Boleh dana BOP digunakan untuk diklat tapi kalau sebesar 200 ribu itu sudah melampaui sedangkan sewajarnya 50 ribu. Lagi pula ada pos dana pembantuan bansos untuk biaya diklat di kementerian, kenapa harus mungut dari dana BOP," jelas Wawan panggilan akrab Akwan Rosa alumnus SMEA PGRI I Kota Bumi Lampung Utara asli putra daerah Gedung Aji, Menggala, Tulang Bawang, pada, Senin, 31/7 pukul 19.00 WIB dikediaman Radar Nusantara Lamtim.

Hasil pantauan Radar Nusantara dan team investigasi LSM BERKITAB Lamtim, jabatan Ridarotul Aliyah sebagai Pengurus Daerah Himpaudi Lamtim diduga cacat hukum. Karena secara khusus masyarakat Sukadana Ilir, Kec. Sukadana Kab. Lamtim pada umumnya mengetahui apabila Rida merupakan Kepala SMP Rodhatul Falah pada Yayasan Pendidikan dan Lembaga Pondok Pesantren Rodhotul Falah. Dimana pada Yayasan Pendidikan dan Lembaga Pondok Pesantren Roudhatul Falah terdapat SMK, SMP, Kober Kofa dan Pondok Pesantren. Rida disinyalir merangkap jabatan sebagai Kober Rofa. Tindakan Rida terindikasi melanggar AD/ART Himpaudi dan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku berikut UU Yayasan yang berlaku secara nasional. Secara jelas telah di atur ketentuan tentang regulasi kualifikasi, kriteria, persyaratan umum dan persyaratan khususnya.

Sementara pengurus YPLP RF tidak merasa menerbitkan surat keputusan (SK) pengangkatan Ridarotul Aliyah sebagai Kepala Kober Rofa. "Semasa saya belum ada (SK), saya sudah teken atau belum saya lupa. Coba tanya ke yang bersangkutan dan Dinas pendidikan," kata Robi pengurus YPLP RF pada, 21/8 dikediamannya. (P14N)