LSM Lintar Dukung Desa Selumar Tolak HTI di HP Gunung Tikus

Belitung, RN Hutan tanaman industri (HTI) adalah kawasan hutan produksi yang menerapkan budidaya kehutanan (silvikultur) secara intensi...

Belitung, RN
Hutan tanaman industri (HTI) adalah kawasan hutan produksi yang menerapkan budidaya kehutanan (silvikultur) secara intensif untuk memenuhi bahan baku industri kehutanan, baik kayu maupun non kayu. Di tengah semakin langkanya hutan produksi alam, HTI menjadi tumpuan produksi hasil hutan masa depan.
    

Namun tidak semua desa menginginkan keberadaan HTI karena beberapa desa yang ada HTI diduga tidak sesuai prosedur, Di desa Selumar malah menolak HTI dan didukung oleh seluruh Desa yang ada Di Kecamatan Sijuk dan 10 Desa di Kecamatan Membalong, Untuk mendukung penolakan HTI di Gunung tikus organisasi LSM Lintar juga akan segera membuat surat ke Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI.
     

Camat Sijuk Abdul Hadi kepada Wartawan menjelaskan, “berkaitan tentang keberadaan HTI di Gunung Tikus sepengetahuan saya tidak ada penandatanganan mou yang ditanda tangani di desa Air Selumar, atau dimanapun, MOU yang beredar di masyarakat itu diduga adalah MOU akal akalan pihak Perusahaan, MOU HTI tidak dengan perseorangan/masyarakat, akan tetapi dengan kelompok tani, badan hukum lainnya, dan harus mendapat persetujuan langsung dari kementerian atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya," kata Abdul Hadi.
     

Kades Sungai Padang Firdaus ketika menanggapi pertanyaan wartawan mengatakan, ”HTI sempat menjadi masalah karena izin HTI tersebut pada saat dibuat untuk pengajuan suratnya, tembusan untuk camat dan desa tidak ada, kemudian desa tidak pernah dilibatkan tahu tahu lahan sudah digarap, jadi masyarakat tidak terima kemudian prosedur tahapan pembuatan izin tidak dilalui, beberapa waktu lalu 10 Kades di Kecamatan Sijuk dan Camat Sijuk ke Jakarta ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengetahui masalah izin HTI tersebut, dan izin sudah terbit tapi proses untuk mendapatkan izin yang dipertanyakan, tapi pihak kementrian berkaitan dengan izin HTI tersebut ada mengeluarkan SP terhadap perusahaan, perusahaan ini membingungkan sementara yang mengajukan perusahaan lain dan di lapangan yang mengelolanya perusahaan lain, artinya ada yang tidak benar, kemudian kades tidak akan berani memberikan rekomendasi, kalau tidak ada persetujuan dari semua pihak terutama masyarakat itu sepengetahuan saya,” ungkap Firdaus
     

Sementara itu Kades Selumar Iman Rafli kepada wartawan mengatakan, “Pada dasarnya Masyarakat desa Selumar di 18 RT menolak keberadaan HTI yang ingin menggarap Hutan Produksi Gunung Tikus, berkas Penolakan yang kami kirim sudah sampai di DPD RI dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI penolakan tersebut didukung oleh 10 Desa yang ada di Kecamatan Sijuk dan 10 Desa di Kecamatan Membalong kami terus berjuang menolak HTI di Gunung Tikus,” tegas Iman Rafli.
     

Sekretaris LSM Lintar Lubis Riansyah menegaskan, ”LSM Lintar akan mendukung dan segera membuat surat penolakan ke Kementrian Lingkungan Hidup & Kehutanan RI, kami menolak keberadaan HTI di Hutan Produksi Gunung Tikus Desa Selumar Kecamatan Sijuk, apalagi cara pengurusan izin diduga tidak melibatkan Camat dan Desa tempat lahan yang ingin dijadikan lokasi HTI, kemudian kenapa penadatangan MOU antara PT. APS, PT. KMK dengan perorangan bisa dilakukan, apa dasar hukumnya, seharusnya dengan kelompok tani atau badan hukum lainnya, ini diduga ada kejanggalan, jelas keberadaan HTI di lahan sekitar 20.000 Ha diduga akan meratakan bumi Belitung akan mengakibatkan sesuatu yang tidak diduga duga. Kemudian pada saat penggarapan lahan awalnya kemana kayu kayu tersebut apakah dikeluarkan secara illegal? dalam kasus pemanfaatan kayu hasil land clearing yang di indikasikan telah merugikan Negara diduga tidak membayar iuran hasil hutan dan dana reboisasi, kenapa ini bisa jadi pemberian oleh oleh instansi terkait dan penegak hukum? dan mana instansi terkait kok diam seribu bahasa kenapa tidak ada tindakan,“ tandas Lubis kepada media ini. (Jphp)