Proyek Jembatan Tak Bertuan Ditemukan di Pelataran Kantor PLN Area Cab. Bukittinggi

Bukit Tinggi, RN Di era zaman transparansi saat ini masih ada oknum kontraktor nakal yang bersembunyi dan menyembunyikan proyek pembangun...

Bukit Tinggi, RN
Di era zaman transparansi saat ini masih ada oknum kontraktor nakal yang bersembunyi dan menyembunyikan proyek pembangunan yang saat ini terpantau awak media Radar Nusantara, diduga pekerjaan tersebut pembangunan drainase saluran parit tepatnya di bawah pelataran halaman kantor cabang PLN Bukit Tinggi.

Wartawan Radar Nusantara mencoba mengkonfirmasi humas PLN Bukit Tinggi (05/09/2017) security PLN area Bukit Tinggi, sedang tidak berada di tempat hal ini menimbulkan kecurigaan wartawan RN.

Padahal Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kegiatan yang bersumber dari APBD/APBN wajib untuk membuat plank pengumuman pekerjaan.

Ironisnya sampai saat ini belum ada yang mengaku proyek pembangunan drainase saluran parit yang tak bernyawa ini dari pihak instansi terkait. RN mencoba mengkonfirmasi Dinas Tarkim dan Perumahan Kota Bukit Tinggi (18/09/2017) kepada Kabid Perumahan dan Permukiman Fauzan, mengatakan kepada RN. "Setahu saya (Fauzan-red) tidak ada proyek drainase di lokasi PLN coba tanya lagi kepada pihak PLN," ungkap Fauzan. Dengan bersamaan RN mencoba meminta tanggapan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukit Tinggi, via telp. Sekretaris Dinas PU dan Tata Ruang pekerjaan tersebut milik PLN Bukittinggi, pembangunan jembatan PLN kata nyiak Dedy kepada RN.

    

Hal di tekankan oleh Directur Eksekutif Badan Investigasi Demokrasi Informasi Keadilan Republik Indonesia (BIDIK –RI) Sam Tanjung kepada Wartawan Radar Nusantara, ini jelas sudah ada pengangkang terhadap Undang Undang RI Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik serta kuat dugaan tidak mengacu pada perpres no. 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa, BUMN adalah di bawah presiden semua harus mengacu pada peraturan presiden tanpa terkecuali.
    

Terang Sam Tanjung lagi kepada RN, jika hal ini tidak ada kejelasan dari pihak PLN area Bukit Tinggi, kami (Bidik ri-red) akan menyurati pihak Kanwil PLN untuk kejelasan proyek yang memakai uang negara harus di ketahui publik, terkesan kontraktor pekerjaan proyek jembatan tersebut diduga sudah ada koorporasi persekongkolan dan menunjuk rekanan kontraktor tanpa transparan dan tidak memakai plank proyek.