DPMD Didatangi Warga Menuntut Diterapkannya Perbup

Sampit, RN Karena merasa ada indikasi hendak dicurangi, warga desa Baampah Kecamatan Mentaya Hulu beserta Joni Suriyanata Calon  Kadesn...

Sampit, RN
Karena merasa ada indikasi hendak dicurangi, warga desa Baampah Kecamatan Mentaya Hulu beserta Joni Suriyanata Calon  Kadesnya mendatangi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur Sampit untuk mengadu, Senin (30/10/2017).
      

Menurut Joni Suriyanata, dari total jumlah pemilih 243 DPT, antara dirinya dan calon nomor urut 1 sama-sama memperoleh 110 suara dari 221 pemilih ditambah 1 suara yang rusak.
      

"Saya sangat berharap dan meminta agar Panitia Pilkades Desa Beampah tetap berpegang pada Peraturan Bupati Kotim nomor 14 tahun 2017," ucapnya.
       

Joni juga menambahkan, didalam Perbup itu sudah sangat jelas ada dua alternatif apabila perolehan suara sama. Yakni pertama, jika dilihat dari  perhitungan perolehan suara per RW. Karena RW hanya ada satu, jadi  tidak bisa digunakan maka dilakukan alternatif kedua melalui RT dimana pasangan calon berada atau bertempat tinggal.
     

"Saya tinggal di RT. 3 dengan memperoleh 81 suara dan calon nomor 1 yang bertempat tinggal di RT. 2 memperoleh 77 suara," terangnya.
        

Karena hasil Pilkades Beampah ini ada indikasi atau dugaan akan mencurangi dirinya, makanya Joni bersama warga desa melaporkan hal tersebut ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kotim didampingi oleh Dua LSM yakni LSM LCI-Kelabang dan LSM-GAB.
     

"Kami minta untuk tetap mengacu pada Perbup Kotim," ucab beberapa orang warga secara bersamaan.
     

Sementara itu, Antoni Ketua LSM-LCI Kelabang dan Zulkifli Ketua LSM-GAB Kotim meminta secara tegas kepada panitia Pilkades Desa Beampah untuk tetap berpegang pada peraturan Bupati Kotim nomor 14 tahun 2017. Dikarenakan ada kabar bahwa untuk kedua calon akan diberlakukan kembali uji kompetensi, seperti tahap awal penjaringan kepala desa yang jelas sudah tidak benar.
    

"Mereka berdua sudah jelas melewatin tahapan awal sampai menjadi calon kepala desa Beampah, jadi untuk menentukan hasilnya harus menggunakan dan tetap berpegang trguh pada Perbup nomor 14 tahun 2017," tegas Antoni.
     

Sedangkan saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaanan Masyarakat dan Desa (DPMD) melalui Kabid Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Drs. Juliansyah M.Ap mengatakan bahwa sudah menerima laporan dari pihak Joni beserta dua LSM, dan pada dasarnya juga menunggu hasil rapat dan akan disampaikan kepimpinan.
    

"Kami akan mengundang panitia dan unsur terkait desa Beampah untuk dilakukan rapat tentang permasalahan ini," pungkasnya. Dan diharapkan masalah ini bisa segera terselesaikan dengan baik sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. (Mus)