Jaringan Mafia Back Up Bangunan Citata Kec. Pulogadung

Jakarta, RN Sesuai Perda DKI Jakarta No. 7 Tahun 2010, No. 1 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2014, Pergub/Kepgub No. 107 & No. 128 Tahun 2...

Jakarta, RN

Sesuai Perda DKI Jakarta No. 7 Tahun 2010, No. 1 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2014, Pergub/Kepgub No. 107 & No. 128 Tahun 2012 telah diuraikan secara jelas atas Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal/Non Rumah Tinggal berikut sangsi atas pelanggarannya. 

Namun aturan peraturan ini **HANYA HIASAN BELAKA (SLOGAN)** bagi Sudin/Dinas Citata apalagi Satpel Citata Kecamatan yang mengetahui peesis atas lokasi pekerjaan bangunan di wilayahnya. Secara khusus menyoroti atas kinerja Satpel Citata Kecamatan Pulogadung Pemkot Jakarta Timur yang mana dari beberapa laporan langsung maupun tertulis dengan memakai formulir yang dikeluarkan Sudin Citata (DPK) Jakarta Timur seperti **SAMPAH** yang tidak ada tindaklanjutnya pada bangunan bermasalah. Semuanya ini tidak luput adanya Jaringan Mafia Back Up bangunan dari Tingkat Satpel Citata Kecamatan hingga Dinas Citata dengan kontribusi pengamanan TKP 86 (Anggaran) agar bangunan tidak dibongkar walaupun ada laporan dari Sosial Kontrol. 

Sesuai TEMUAN Investigasi LSM PIJAR KEADILAN bersama LSM GEMPITA, Media RN & Media Polce Wach di Jl. Persahabatan  Raya Kel. Pisangan Timur yang mana Rumah Dinas Dokter RSUPP berubah fungsi menjadi Usaha Restoran tanpa dapat diurus IMB & Jl. Layur, Kel. Jati, Kec. Pulogadung pekerjaan bangunan Alfa Midi tidak dapat diurus IMB. 

Ketika dikonfirmasi melalui hubungan telepon seluler pada penanggung jawab pekerjaan bangunan Usaha Restoran berinisial *I* menyampaikan bahwa pihak PTSP Kec. Pulogadung meminta Surat Rekomendasi dari pihak RSUPP & penanggung jawab pekerjaan bangunan Alfa Midi berinisial *E* menyampaikan atas permasalahan tanah. 

Kedua pekerjaan bangunan tersebut tetap berjalan & tidak ada tindakan dari pihak Kepala Satpel Citata Kec. Pulogadung Ibu ESTER SITORUS (Pembiaran/Tutup Mata). Semuanya ini tidak terlepas dari pemberian anggaran untuk pengamanan pekerjaan bangunan pada pihak Citata Kec. Pulogadung termasuk Sudin Citata Jakarta Timur agar tidak terjadi penertiban bangunan (Pembongkaran). 

Dalam hal ini Pemprov. DKI Jakarta *HARUS* mengambil tindakan tegas pada Ka. Satpel Citata Kecamatan Pulogadung, Kasudin Citata Jakarta Timur & Dinas Citata DKI Jakarta atas terpeliharanya Jaringan Mafia Back Up Bangunan yang tidak luput dari Anggaran Pengamanan yang diberikan oleh atau Perantara Pemilik/Owner agar tidak ditertibkan/dibongkar bangunan tersebut. Hal inilah yang sangat merugikan Pemprov. DKI Jakarta dalam PAD akibat adanya penyalahgunaan wewenang untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun orang tertentu dalam persiapan Hari Tua dengan mengisi Pundi-pundi sebelum memasuki masa pensiun. ( SP. PANJAITAN )