Masyarakat Aik Saga Desak Bupati Hentikan Pembangunan Talud

Belitung, RN              Puluhan warga dan nelayan di Desa Air Saga Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Beli...

Belitung, RN            

Puluhan warga dan nelayan di Desa Air Saga Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (2/10) lalu, melakukan unjuk rasa di muka halaman kantor Bupati Belitung. Para pengunjuk rasa sekaligus meminta untuk bertemu langsung dengan Bupati Belitung terkait persoalan pembangunan talud dan penimbunan hutan mangrove yang diklaim milik pengembang.
           

Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Forum Masyarakat Peduli Kampung Desa Air Saga ini, selain melakukan orasi juga menggelar pertemuan dan dialog dengan Bupati Belitung H.Sahani Saleh beserta jajaran Pemda Belitung, di ruang rapat Pemda guna membahas tuntutan para warga dan nelayan.
           

Dalam pertemuan tersebut para nelayan dan warga menghendaki penghentian pembangunan talud dan penimbunan yang berlokasi di kawasan Pantai Gayam, karena menurut mereka telah mengganggu aktivitas mata pencaharian mereka sebagai nelayan. Hal ini dikarenakan kawasan tersebut merupakan tempat mereka menambatkan perahu sejak dulu sebelum berdirinya bangunan hotel berbintang.
        

Selain itu,Forum Masyarakat Peduli Kampung Desa Air Saga juga meminta agar Surat Keterangan Tanah (SKT) atas lahan tempat pembangunan talud supaya segera dicabut oleh pihak Desa Air Saga. Menurut mereka, pembagunan talud telah melanggar hukum dan ketentuan yang ada.
          

Firman salah seorang warga Desa Air Saga saat ditemui wartawan mengatakan, bahwa dirinya sebagai warga merasa sangat dirugikan akibat aktivitas pembuatan talud dan penimbunan hutan bakau yang dilakukan oleh mereka (pengembang-red) hanya memikirkan keuntungan pribadi saja. Sedangkan warga dan nelayan mendapatkan dampaknya. Contohnya, seperti saat mereka melakukan aktivitas penimbunan, warga hanya mendapatkan debunya saja dimana mobil-mobil pengangkut tanah luko lalu-lalang melewati permukiman warga,” ucap Firman kesal.
           

Kata Firman, hutan mangrove yang dikenal selama ini dengan istilah hutan bakau adalah salah satu hutan yang banyak tumbuh di wilayah pesisir pantai Belitung dan pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Belitung. Oleh karena itu, apabila dirusak ekosistemnya tentu saja sangat merugikan karena bisa menimbulkan abrasi pantai.

"Untuk itu saya sangat mengharapkan agar Pemerintah Daerah Belitung bertindak tegas dalam hal ini guna mengembalikan kelestarian alam seperti semula dan hal ini juga diduga diperparah dengan adanya konversi hutan mengrove untuk berbagai kepentingan pribadi," tandas firman.
          

Sementara itu, Ketua LSM Belati H. Kasbiransyah mengungkapkan, bahwa semua pembangunan harusnya sesuai dengan Undang-Undang. Bahkan, lanjutnya, yang sudah sesuai dengan Undang-Undang pun masih harus melihat kepentingan masyarakat. Jadi untuk pembangunan talud tersebut pemerintah harus bertindak tegas terkait SKT yang diterbitkan. “Kita sudah membuat laporan terkait permasalahan pembangunan talud dan penimbunan bakau kepihak Kepolisian, tinggal tunggu proses selanjutnya dan kita dari LSM BELATI akan mengawal terus permasalahan ini,” ungkap H. Biran.
          

Berdasarkan pantauan media ini di lokasi, para nelayan dan warga melakukan unjuk rasa juga puluhan aparat kepolisian dari Polres Belitung melakukan penjagaan ketat selama unjuk rasa berlangsung  yang dilakukan sekitar kurang lebih 40 orang. Sekitar pukul 10.30 setelah dengar pendapat dengan masyarakat, Bupati Belitung Sahani Saleh bersama pejabat terkait serta perwakilan Forum Masyarakat Peduli Kampung Desa Air Saga meninjau langsung ke Kawasan Pantai Gayam untuk  mengecek kondisi Pantai Gayam yang menjadi pangkal permasalahan.
           

Setelah melakukan peninjauan di lokasi serta berkoordinasi dengan nelayan dan warga Desa Air Saga ,Bupati Belitung telah mengambil langkah-langkah sementara.  

Pertama, agar Sat Pol PP Kabupaten Belitung mengawasi dan menghentikan sementara waktu pembagunan talud yang diprotes oleh warga dan nelayan sampai ada kebijakan lebih lanjut tentang permasalahan ini. 

Kedua, memberikan arahan kepada Kades Air Saga agar mengkaji ulang penerbitan SKT di kawasan tersebut dengan tetap mengacu pada peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.           

Ketiga, mempersilahkan kepada pihak yang terkait untuk melaporkan ke pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang lainya apabila memang ada pelanggaran aturan tentang pembagunan talud dan penimbunan hutan bakau dikawasan pantai gayam ini.
         

Setelah selesai menyampaikan orasinya, para peserta aksipun membubarkan diri dengan tertib meninggalkan halaman Kantor Bupati Belitung dengan pengawalan ketat dari pihak Polres Belitung. (Jphp/slh)