Diduga Tidak Tepat Sasaran Penerima Bantuan Dana Rutilahu

Bekasi, RN Penerimaan dana bantuan baik dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun bantuan Provinsi Jawa Barat dan dana AD...

Bekasi, RN

Penerimaan dana bantuan baik dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun bantuan Provinsi Jawa Barat dan dana ADD (Anggaran Dana Desa) dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Bekasi, diduga tidak tepat dasaran, seperti yang terjadi di Desa Karang Indah, Kecamatan Bojong Mangu, Kabupaten Bekasi, dimana penerima dana bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) tidak tersentuk kepada masyarakat kecil yang sepantasnya menerima dana tersebut, akan tetapi justru perangkat desa yang menerimanya, demikian dikatakan salah seorang tokoh masyarakat Desa Karang Indah kepada Radar Nusantara.

Dikatakan, bukan hanya itu saja dalam pembangunan infrastruktur desa seperti pembangunan jalan lingkungan (Jaling), terlihat jelas adanya perbedaan yang dibuat dan tidak merata di setiap lingkungan. Diduga adanya indikasi pilih kasih yang dilakukan kepala desa dan perangkatnya, sebab jalan lingkungan yang dibangun hanya di lingkungan warga yang mendukung kepala desa saat pemilihan kepala desa (Pilkades). Hendaknya selaku kepala desa janganlah berdiri di salah satu pihak, harus samalah dilakukan jangan terjadi perbedaan atau pengkotak-kotakan, karena dana pembangunan jalan lingkungan (Jaling) bukanlah uang pribadi, melainkan dara rakyat yang dialokasikan dari APBD Kabupaten Bekasi. Dan kalau dana itu dana peribadi kepala desa tidak perlu kita komentari, tambah tokoh masyarakat Desa Karang Indah itu sedikit kecewa.

Informasi yang dihimpun untuk Desa Karang Indah, Bojong Mangu itu dan mendapat dana APBN sebesar kurang lebih Rp 970 juta, Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat lebih kurang Rp 150 juta dan dari APBD Kabupaten Bekasi melalui ADD lebih kurang Rp 2,8 miliar. Melihat besarnya bantuan anggaran yang diterima kepala Desa Karang Indah itu, sudah sepantasnya terlihat bagus desa tersebut. Namun kenyataan tidak seperti yang diharapkan masyarakat, justru pengucuran dana bantuan ke Desa Karang Indah itu dinilai sia-sia dan tidak teoat sasaran. 

Oleh karena itulah diminta kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi supaya turun tangan menyikapi pelaksanaan pembangunan di Desa Karang Indah sekaligus mengaudit semua anggaran yang digunakan baik bantuan dari APBN, Banprov maupun dana ADD dari APBD Kabupaten Bekasi, supaya lebih taransparan dan masyarakat dapat mengetahui jelas dan terang benderang, ujar tokoh itu.

Anehnya lagi, memang penerimaan dana Rutilahu diterima langsung orang yang sudah didaftar dalam penerima dana Rutilahu, tetapi oleh M, Kades Karang Indah dan A Ketua PK (Pelaksana Kegiatan) yang menjadi penanggung jawab PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) menganjurkan kepada penerima dana Rutilahu supaya dana tersebut dititipkan ke Toko Material dengan alasan suoaya sekaligus tukang material memotong biaya yang digunakan untuk perbaikan rumah tidak layak huni itu. Akan tetapi permainan tersebut justru terbaca oleh masyarakat, karena dana yang dititpkan ke Toko Matrial tersebut dan yang digunakan untuk membeli material hanya menghabiskan Rp 4 juta dari Rp 15 juta/Rutilahu. Sedangkan penerima Rutilahu di Desa Karang Indah sebanyak 25 KK lebih. Itulah permainan yang terjadi di Desa Karang Indah, tutur masyarakat yang tidak bersedia disebut namanya.

Ketika permasalahan itu akan dikonfirmasikan kepada kepala desa maupun kepada ketua PK yang bertanggung jawab atas PNPM tudak pernah berhasil, bahkan dihubungi ke rumahnyapun tetap hasilnya nihil, sehingga tidak dapat diminta konfirmasinya hingga berita ini diturunkan. (Adi Pr)