Wabup Arifin: Pemberian Jaminan Ketenagakerjaan Perlu Dibarengi Integritas Tenaga Non PNS

  Tulungagung, RN Sesuai dengan amanat Perpres nomor 109 tahun 2013 tentang penahapan kepesertaan program jaminan sosial ketenagak...

 

Tulungagung, RN

Sesuai dengan amanat Perpres nomor 109 tahun 2013 tentang penahapan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, menyebutkan bahwasanya kepesertaan wajib untuk seluruh pekerja yang salah satunya Pegawai Pemerintahan Non PNS. Tentunya dengan adanya amanat Perpres tersebut maka Pemerintah Kabupaten dipandang perlu untuk memperhatikan jaminan ketenagakerjaan bagi pegawai Non PNS.

BPJS Ketenagakerjaan melakukan Forum Diskusi terkait hal ini dengan beberapa OPD di lingkup Pemkab. Trenggalek. Dalam forum diskusi tersebut Wakil Bupati Trenggalek, H. Mochamad Nur Arifin menekankan bahwasanya pada perinsipnya Pemerintah Kabupaten Trenggalek menjunjung tinggi nilai-nilai kesepakatan. Namun untuk tidak membebani Anggaran Daerah tentunya wacana jaminan ketenagakerjaan ini haruslah dibarengi dengan integritas kerja bagi pegawai Non PNS.

Diharapkan oleh Arifin, OPD mampu mengevaluasi integritas kerja pegawai Non PNS ini dalam menunjang kegiatan-kegiatan Pemerintah.

Sedangkan Kepala BKD Trenggalek, Drs. Pariyo menambahkan, "menurut pendapat saya pribadi sesuai dengan pembicaraan tadi, tentunya keberadaan BPJS Ketenagakerjaan ini akan meyakinkan bagi tenaga-tenaga Non PNS, pasalnya kehidupan kedepan akan lebih terjamin," ungkapnya.

Ditambahkan oleh kepala BKD ini, "sebagai mana kita ketahui OPD yang ada saat ini sangat membutuhkan bantuan tenaga Non PNS untuk menunjang kegiatannya. Sedangkan saat ini kepala OPD yang ada masih memfokuskan tenaga Non PNS ini pada pekerjaan belum mengarah pada jaminan Ketenagakerjaan ini," imbuhnya.

"Mudah-mudahan tahun ini masing-masing Kepala OPD setelah dihimbau dan sesuai kesepakatan ini dapat mengikut sertakan tenaga Non PNS nya dalam Program Pemerintah yaitu BPJS Ketenagakerjaan ini. Namun hal ini kita kembalikan kepada OPD nya masing-masing, terserah bagaimana menyikapinya dan kami hanya menghimbau untuk hal ini sehingga jaminan kehidupan mereka kelak dapat terjamin."

Menanggapi pesan Wakil Bupati, tenaga Non PNS harus meningkatkan integritas kerja, Pariyo menyambut baik dengan hal ini. Pemerintah haruslah tertib administrasi, kalau memang kinerjanya kurang maksimal, setiap tahun haruslah dievaluasi.

Bilamana sudah tercukupi OPD perlu menyelesaikan, namun bila bekerjanya bagus dan memang tenaganya dibutuhkan silahkan untuk dipertahankan. "Kami dalam waktu dekat ini telah mengirimkan surat kepada OPD untuk tertib administrasi melaporkan berapa tenaga Non PNS yang dibutuhkan dan berapa tenaga yang sudah tidak dibutuhkan di masing-masing satuan kerja," tegas Pariyo. (prtm,rhd)