Staf Kesra KUA Kecamatan Ciawigebang Diduga Melakukan Pemalsuan Data Perceraian

Kuningan, RN Sungguh ironis sekali apa yang dilakukan Kesra KUA kecamatan 'Rahman', yang seharusnya berusaha mencegah jangan s...

Kuningan, RN

Sungguh ironis sekali apa yang dilakukan Kesra KUA kecamatan 'Rahman', yang seharusnya berusaha mencegah jangan sampai terjadi perceraian ini justru sebaliknya, terkesan memaksakan harus terjadi perceraian. Perceraian ini terjadi antara pasangan suami istri H. Anwar (blok paseman desa Ciawigebang) dan ibu Kusminah desa Kadurama.

Menurut prosedur salah satu syarat perceraian itu buku nikah suami istri harus ada dan diserahkan ke Pengadilan Agama (PA), bilamana buku nikah keduanya/suami istri hilang baru dibuatkan surat register dari KUA kecamatan. Lain halnya yang dilakukan sodara Rahman yang dimintai bantuan untuk mengurus perceraian oleh H. Anwar (pihak penggugat), sodara Rahman membuatkan register dari KUA kecamatan untuk memenuhi salah satu persyaratan gugatan perceraian, setelah itu sodara Rahman meminta buku nikah yang dipegang Ibu Kusminah (pihak tergugat) tetapi tidak diberikan oleh Ibu Kusminah karena masih merasa keberatan dengan perceraian ini yang di nilai karena adanya dorongan pihak ketiga yaitu anak dan menantunya H. Anwar, dan alasan keberatan lainnya karena Ibu Kusminah sudah beberapa kali membiayai usahanya keluarga H. Anwar (anak dan menantunya) di antaranya memberikan modal untuk usaha toko dan pabrik penggilingan padi/heler, dan juga meminjamkan kalung untuk modal usaha tersebut.

Perkawinan H. Anwar dan Ibu Kusminah terjadi ketika keduanya sama sama menjanda dan duda masing masing membawa anak yang ke semuanya sudah berumah tangga, pernikahannya di usia yang sama sama sudah mempunyai cucu, dari hasil pernikahan H. Anwar dan Ibu Kusminah tidak dikaruniai anak seorangpun.

Keluarga besar Ibu Kusminah merasa sangat tersinggung dan marah ketika tiba tiba ada panggilan yang ke tiga untuk menghadiri persidangan perceraian di Pengadilan Agama, karena untuk sidang ke satu dan ke dua tidak ada surat pemberitahuan sama sekali, sampai sampai keluarga Ibu Kusminah marah marah kepada Kesra Desa sodara Aan, mereka menyalahkan kenapa tiba-tiba ada surat panggilan sidang yang ke tiga, tidak ada surat panggilan ke satu dan ke dua, Kesra Aan pun kaget dan mengelak karena merasa tidak tahu adanya surat panggilan ke satu dan ke dua.

Setelah menelusuri ke Pengadilan Agama ternyata surat panggilan ke satu dan ke dua di alamatkan ke kantor desa itu diketahui adanya stempel desa dan tanda tangan Kepala Desa, yang lebih mengherankan lagi Kepala Desa tidak merasa menerima surat panggilan sidang tersebut apalagi menanda tanganinya. Semua perangkat desa juga tidak mengetahui ada surat panggilan dari Pengadilan Agama, hal ini terlihat jelas bahwa ada pemalsuan data agar proses perceraian cepat selesai.

Untuk mengetahui benar tidaknya cap desa dan tanda tangannya di palsukan Kepala Desa dan Kesra Desa mendatangi PA dan menanyakan kebenaran adanya cap desa dan tanda tangan penerimaan surat panggilan tersebut. Pihak PA pun membenarkan tentang hal itu dan meminta kepala desa untuk tidak mempermasalahkan ini, karena pihak PA sudah menjalankan prosedur yang benar, ada berkas pengajuan perceraian disertai persyaratan yang komplit, pihak PA melayangkan surat panggilan sidang kepada yang bersangkutan, yang lebih mengherankan lagi Kepala Desa Kadurama Uu Sueb tidak merasa tersinggung dan marah cap desa dan tanda tangannya di palsukan.

Ketika tim pewarta berkunjung ke kediaman H. Anwar guna mengkonfirmasi tentang proses pengajuan perceraian, H. Anwar didampingi anak menantunya menjelaskan bahwa benar meminta bantuan pengacara bukan karena banyak uang (mengeluarkan biaya sampai lima juta rupiah tahu beres/buntel kadut) tapi karena ketidaktahuan/awam dalam hal menggugat perceraian.

Adanya dugaan pemalsuan data yang dilakukan Rahman karena dari awal Rahman yang dimintai bantuan oleh keluarga H. Anwar untuk proses perceraian dan Rahman sendiri yang membuatkan register dari KUA kecamatan walaupun Rahman mengetahui buku nikah suami istri tersebut ada, karena sebelumnya Rahman meminta kepada pihak tergugat untuk menyerahkan buku nikahnya tetapi di tolak oleh pihak tergugat, tetapi ternyata Rahman membuat register untuk melengkapi syarat pengajuan perceraian ini.

Ketika tim pewarta menemui Rahman di ruang kerjanya dan mengkonfirmasi kenapa ada surat nikah malah dibuatkan register dari KUA, dan ini jelas sodara Rahman yang terlalu memaksakan agar proses perceraian terjadi, bukanya berusaha meredam mencegah perceraian malah ini sebaliknya jelas sangat mendorong agar proses perceraian ini terjadi. Rahman mengakui bersalah dan tidak menyangka hal ini menjadi masalah. Hal ini jelas harus menjadi perhatian dari Kemenag dan memberikan sangsi terhadap pegawainya bila memang melakukan kesalahan yang fatal karena perceraian menyangkut hidup dan matinya keluarga. (DS)