Bantuan Program PKH di Pandeglang Harus Tepat Sasaran

Pandeglang, RN Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Pandeglang berjumlah  77.723 menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PK...

Pandeglang, RN

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Pandeglang berjumlah  77.723 menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Bantuan tersebut masing-masing penerima, akan mendapat bantuan sebesar Rp1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)  dalam satu tahun sedangkan untuk penyandang disabilitas dan lansia mendapat bantuan senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).   Pembagian bantuan tersebut diberikan langsung oleh Kepala Biro Umum Kemensos, Adi Wahyono di Gedung Graha Pancasila, Pandeglang, Rabu (28/2/2018).

Adi Wahyono, "pemberian bantuan PKH dan bantuan sosial yang lain adalah upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan. Nilai bantuan yang disalurkan pun harus dimanfaatkan sesuai peruntukan, khususnya guna menunjang pendidikan anak, ucapnya.

“Uang yang diterima bisa membeli bahan makanan yang bergizi dan kebutuhan sekolah anak dan  tolong dipastikan bahwa uang program PKH untuk biaya  pendidikan. Karena melalui pendidikan merupakan cara memutus rantai kemiskinan,” lanjutnya.

Ia menekankan, operator PKH harus memastikan bahwa bantuan yang didistribusikan harus tepat sasaran. Agar nantinya, melalui bantuan PKH bisa mengubah pola pikir masyarakat supaya hidup lebih mandiri tanpa selalu ketergantungan dengan bantuan.

“Operator PKH harus memastikan jika tujuan program ini tepat sasaran, mereka tidak bisa menerima tanpa pendampingan. Karena melalui PKH adalah cara untuk mengubah kehidupan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan,” imbuh Adi.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Halim menilai, sejauh ini dampak dari bantuan pemerintah belum berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Angka penurunan kemiskinan 1 persen yang diklaim, dipandang tidak relevan dengan realita di lapangan.

“Satu persen dinilai belum nyata karena masih banyak warga yang mengeluh. Seperti di sini, dari 55.000 (penerima) menjadi 77.000, inikan artinya tingkat kemiskinan tidak menurun, justru meningkat. Bahkan informasinya masih ada 15.000 lagi yang belum terdata,” ucap politisi PPP itu.

Oleh karenanya, DPR akan terus mendesak Kemensos memberi perubahan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Anggaran yang dikucurkan harus sejalan dengan hasil di lapangan.

“Kami kan fungsinya pengawasan dan anggaran, tetapi kenyataan dilapangan berbeda antara realisasi dan anggaran yang dikucurkan. Jadi harus sejalan. Sedangkan sekarang belum ada perubahan yang signifikan. Ini masih terus kami kejar,” tukasnya . (hadi)