Ditreskrimsus Polda Kalbar OTT Kepala BPN Sanggau

Pontianak (Kalbar), RN Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Barat, bahwa pihaknya telah berhasil m...

Pontianak (Kalbar), RN
Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Barat, bahwa pihaknya telah berhasil menangkap Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

"Setelah melakukan pengintaian hampir selama 1 bulan akhirnya Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kalbar berhasil menangkap Pungli dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT)," ungkap Ditreskrimsus AKBP. Mahyudi Nazriansyah,S.IK, saat dikonfirmasi via whatsapp, Rabu malam, (6/2/2018).

Penangkapan terhadap Kepala Kantor BPN Sanggau berinisial V.S tersebut sesaat setelah menerima uang tunai, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari YP, Pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2018, pukul 10.30 WIB Di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kab. Sanggau di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 Kab.Sanggau," jelas Mahyudi.

Menurut Ditreskrimsus Polda Kalbar, bahwa pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh Kepala BPN Sanggau diluar ketentuan yang berlaku pada Peraturan pemerintah RI No. 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk pengurusan Pengecekan sertifikat/buku tanah; Pemetaan; Pemecahan, Peralihan Hak (Balik Nama); Pendaftaran Hak Tanggungan; Permohonan hak dari masyarakat.

Modus pelaku, bahwa apabila permintaan tidak dipenuhi, tersangka dengan berbagai macam alasan: berkas hilang, berkas kurang lengkap, karena sibuk sehingga pengurusan menjadi lambat bahkan tidak dapat selesai/ tidak terbit," paparnya.

"Barang bukti uang yang ditemukan dilaci kerja di ruangan yang bersangkutan dan turut diamankan 16 orang lainnya," kata Direktur Kriminal Khusus Polda Kalbar.

Atas perbuatan tersebut, tersangka melanggar Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUH Pidana dan pasal 3, pasal 4, pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Th. 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang," jelas Mahyudi.

Saat ini sedang dikembangkan siapa saja yg terlibat dan bertanggung jawab akan ditetapkan sebagai Tsk.

Dihimbau kepada masyarakat yang merasa jadi Korban atau dirugikan agar melapor kepada Polri," tutup Ditreskrimsus Polda Kalbar. (Santo, Korwil Kalbar)